Reporter: Yasmine Maghfira | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia menargetkan saham infrastruktur dari 43% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2017, meningkat menjadi 50% PDB di 2024. Guna mencapai target itu, Indonesia memerlukan investasi infrastruktur sebesar US$ 429,7 miliar atau sebesar 6,1% PDB pada periode 2020-2024. Jumlah itu meningkat 20% dibandingkan kebutuhan investasi infrastruktur tahun 2015-2019 yang mencapai US$ 359,2 miliar.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam sesi Long-Term and Affordable Capital for Investments: New Fundraising Opportunities di Eastern Economic Forum (EEF), Vladivostok, Rusia, Rabu (4/9) waktu setempat.
Baca Juga: Pemindahan ibu kota disebut ilegal, Bambang Brodjonegoro angkat bicara
“Agar dapat mewujudkan kebutuhan tersebut, pemerintah mendorong peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA),” ujar Menteri Bambang melalui keterangan resmi nya Rabu (4/9).
PINA berperan sebagai pendorong untuk membangun hubungan antara investor dan investee untuk memanfaatkan berbagai instrumen keuangan guna mencapai financial closing yang pada akhirnya dapat memungkinkan proyek-proyek infrastruktur untuk berkembang dan tumbuh.
Hingga Agustus 2019, nilai total 84 proyek dari implementasi skema KPBU yang juga dikenal dengan nama Public Private Partnership atau PPP mencapai Rp 707,9 triliun atau setara US$ 50,9 juta.
Ke depan, pembangunan Indonesia akan semakin diarahkan untuk menggunakan skema alternatif tersebut agar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dapat dialokasikan untuk sektor yang berdampak langsung pada masyarakat dalam jangka pendek.
Baca Juga: Bambang Brodjonegoro ungkap alasan pemindahan ibu kota dirahasiakan selama 3 tahun
Guna meningkatkan investasi, Pemerintah Indonesia membidik Strategi Perbaikan Investasi 2020-2024, yakni kepastian hukum bisnis dan investasi, fasilitasi bisnis dan investasi, perbaikan iklim tenaga kerja dan relasi industrial, meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan persaingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Strategi pelaksanaan difokuskan untuk fasilitasi, proteksi, kemudahan dan promosi investasi, dengan beberapa indikator dan target untuk 2024, di antaranya peningkatan Ease of Doing Business Indonesia menjadi peringkat 35, investasi realisasi senilai Rp 1.500 triliun, serta realisasi investasi dari sektor manufaktur sebesar 55%,” tutup Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
