Ekonom: Isu utang menggangu pemerintah

Reporter: Patricius Dewo | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Core Piter Abdullah menyebut isu utang yang belakangan tengah hangat cukup mengganggu pemerintah. Terbukti dari upaya pemerintah untuk menjelaskan posisi utang saat ini.

Tak hanya itu, pemerintah pun bertekad untuk menargetkan rasio utang Indonesia terus turun dan mencapai kisaran 29,5% - 31% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2020.

"Kritik terhadap pemerintah mengenai utang tampaknya benar-benar berdampak kepada pemerintah. Saya pribadi menyayangkan hal ini. Apabila pemerintah merencanakan menurunkan utang luar negeri saya sependapat. Tapi mengurangi utang secara keseluruhan saya tidak sependapat, " ujar Pieter Abdullah ,Ekonom Core. Senin (27/8).

Pieter menyebut rencana pemerintah menurunkan rasio utang tidak berarti pemerintah akan menurunkan belanja sekaligus mengurangi peran pemerintah mendorong ekonomi. Tetapi lebih dikarenakan pemerintah meyakini meningkatnya penerimaan pajak sehingga dengan naiknya penerimaan pajak tersebut Pemerintah bisa mengurangi utang.

Sebelumnya, Staff Khusus Presiden, Ahmad Erani Yustika, mengatakan bahwa dalam penyusunan APBN di tahun 2018 dan tahun 2019 pun, pemerintah sudah mempunyai prioritas untuk kegiatan yang sifatnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ,seperti pembangunan infrastruktur untuk perlindungan kesehatan sosial kesehatan.

Tidak hanya itu, ia bilang bahwa untuk tahun depan pemerintah akan berusaha untuk memastikan bahwa antara penerimaan dan belanja yang dilakukan pemerintah agar tetap seimbang sehingga mampu menjaga defisit anggaran sekitar 1,8%.

Pemerintah mengklaim tengah mengupayakan berbagai cara untuk mendongrak ekonomi, seperti melakukan pengendalian impor, pemanfaatan biodiesel (B20), promosi sektor ekspor, perbaikan sistem dan pengelolaan pajak, juga ada pengurangan pajak untuk usaha kecil dan menengah (UKM) tahun ini yang akan berpangaruh pada tahun 2019.

"Oleh karenanya saya yakin isu soal utang ini tidak akan beradampak besar kecuali kalau isu tersebut dirangkai dalam bahasa politis dan disampaikan sepotong-sepotong. Kalau utuh tidak akan ada yang perlu cemaskan dari isu ini," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News