Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, utang merupakan masalah utama buruknya kesehatan dan ketahanan fiskal yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Menurut Enny, sebelum pandemi Covid-19 pun, kondisi fiskal sudah sakit, karena shortfall penerimaan pajak sudah menjadi kebiasaan pemerintah setidaknya dalam lima tahun terakhir.
Saat wabah Covid-19 merebak pada Maret lalu sampai saat ini, pelebaran defisit hingga 6,34% terhadap produk domestik bruto (PDB) dinilai pada akhirnya kurang berkualitas. Hal ini dikarenakan realisasi penyerapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang minim.
Baca Juga: Ekonom: Di masa pandemi, kenaikan pengangguran tak bisa jadi ukuran kegagalan Jokowi
Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan sampai dengan 14 Oktober 2020, realisasi program PEN mencapai Rp 344,11 triliun atau 49,5% dari pagu sebesar Rp 695,2 triliun.
Adapun dari sisi pembiayaan anggaran, realisasi sampai dengan akhir September 2020 sebesar Rp 784,7 triliun atau 75,5% dari APBN-Perpres 72/2020 sebesar Rp 1.039,2 triliun. Dus, pemerintah memprediksi rasio utang terhadap PDB di tahun ini sebesar 37,6%.
Enny mengatakan, sebenarnya tidak ada masalah dalam rasio utang terhadap PDB. Yang menjadi kendala adalah, kemampuan pemerintah membayar cicilan bunga utang per tahun yang tidak seimbang dengan realisasi penerimaan pajak. “Kalau misalnya sebelum pandemi kita memiliki cicilan bunga utang Rp 300 triliun, hampir seperempat penerimaan pajak. Bayangkan di saat pandemi ini bunga cicilan naik penerimaan pajak turun,” kata Enny kepada Kontan.co.id, Senin (19/20).
Enny berharap ke depan pemerintah harus lebih kreatif menggunakan instrumen fiskalnya, sehingga tidak terus menurus mengandalkan budget pelebaran defisit. “Cukup tahun ini saja yang defisitnya melebar,” ujar Enny.
Baca Juga: Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, ini menteri-menteri paling mencolok pilihan pengusaha
Dus, Enny menyarankan pemerintah agar menggunakan strategi kebijakan fiskal yang dapat merelaksasi kemudahan berusaha dengan berbagai insentif fiskal. Sehinnga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat. “Selama minimal 2021-2022 harus terjadi pengetatan anggaran. Misalnya belanja pemerintah harus seefisien mungkin, kalau perlu dikurangi yang sifatnya birokrasi,” ujar Enny.
Enny menambahkan, pemerintah harus segera meningkatkan penerimaan pajak dengan perluasan basis ke depan, agar daya tahan APBN bisa kokoh di masa mendatang.
Selanjutnya: Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Ekonom Indef: Semua menteri bidang ekonomi layak diganti
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
