Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Dadan M. Ramdan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Saat ini Indonesia dalam keadaan darurat ekologis yang mengancam kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena itu, Walhi bersama rakyat pengelola sumber daya alam, organisasi masyarakat sipil, dan unsur lainnya mendesak pemerintah menjalankan dan memprioritaskan platform politik lingkungan hidup untuk mewujudkan keadilan ekologis.
Deklarasi Platform Politik Lingkungan Hidup Indonesia disampaikan pada acara penutupan Temu Rakyat Pengelola Sumber Daya Alam dan Konferensi Lingkungan Hidup 2017 yang digelar pada Rabu (13/12).
Acara Deklarasi Platform Poltik Lingkungan Hidup dihadiri antara lain Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki, para pengurus dan direktur eksekutif daerah Walhi, komunitas rakyat pejuang lingkungan hidup, aktivis gerakan lingkungan hidup, dan organisasi masyarakat sipil yang selama ini berjibaku untuk memperjuangkan keadilan sosial dan ekologis di 34 provinsi.
Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati menilai, selama ini penyebab krisis ekologis di Indonesia adalah sistem ekonomi kapitalisme, diperkuat oleh rezim neo liberalism dan militeristik yang melihat kekayaan alam hanya sebagai komoditas tanpa pernah mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan serta mendelegasikan seluruh penguasaan dan pengelolaan kekayaan alam kepada korporasi skala besar.
“Atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, rakyat dan alam hanya dijadikan objek, sehingga negara justru meligitimasi praktek perampasan, tanah, air, dan seluruh sumber-sumber kehidupan rakyat atau sumber-sumber agraria.
Darurat ekologis adalah situasi kegentingan yang diakibatkan hilangnya keseimbangan ekologis, yang mana ekosistem setempat maupun global kehilangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Darurat ekologis yang semakin massif, dan pemanasan global yang memicu terjadinya perubahan iklim global semakin memperparah kondisi warga masyarakat yang secara struktural sudah termajinalisasi, seperti kelompok petani dan nelayan kecil dan tradisional, masyarakat adat dan masyarakat lokal serta perempuan dan anak-anak. Hal ini lebih lanjut akan mengancam kedaulatan warga atas kebutuhan dasarnya seperti pangan, air, dan energi.
“Situasi seperti ini harus dihentikan, sistem dan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang berlandaskan pada sistem ekonomi kapitalisme dan rezim neo liberalisme harus diganti dengan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan berpegang pada prinsip pemenuhan hak asasi manusia dan demokrasi,” kata Nur.
Oleh karenanya gerakan lingkungan hidup tidak bisa lagi hanya bergerak pada tindakan penyelamatan alam semata. Namun juga harus menuju akar penyebab dari berbagai krisis multidimensional bersama-sama dengan gerakan sosial dan demokrasi lainnya. Gerakan lingkungan hidup harus menyatukan langkah mendorong terwujudnya kedaulatan politik-ekonomi serta keadilan ekologis yang sejati. Seusai pembacaan Deklarasi Platform Politik Lingkungan, Nur Hidayati menyerahkan dokumen deklarasi kepada Teten Masduki untuk diserahkan kepada Presiden Jokowi.
Teten mengatakan dirinya memahami pesan politik dari rekan-rekan yang dititupkan kepadanya, dan ini pasti ia sampaikan ke presiden. Menurut Teten, untuk memperjuangkan platfrom politik lingkungan ini di pemerintahan, perlu usaha politik juga agar hal ini menjadi kebijakan pro rakyat. Dalam era demokrasi sekarang, yang terjadi adalah kontes gagasan dan ini tidak terelakkan. Jadi gerakan sosial harus bertransformasi ke gerakan politik.
Pada pembukaan Konferensi Nasional Lingkungan Hidup, masyarakat dari Jambi, Sumatera Selatan, Riau, dan Jawa Barat mengajukan usulan Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang diserahkan kepada Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
Acara Temu Rakyat Pengelola Sumber Daya Alam dan Konferensi Nasional Lingkungan Hidup 2017 berlangsung pada 11-13 Desember di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Acara diisi antara lain berupa diskusi, workshop, coaching clinic terhadap usulan-usulan perhutanan sosial dan reforma agraria, pameran berbagai produk dari komunitas, panggung demokrasi dengan berbagai bentuk kesenian, hingga orasi sosial, budaya, dan politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
