kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Dana desa dipangkas Rp 3 triliun, Mendes: Program desa tidak terpengaruh


Selasa, 16 Oktober 2018 / 22:45 WIB
Dana desa dipangkas Rp 3 triliun, Mendes: Program desa tidak terpengaruh
ILUSTRASI. Menteri Desa, Eko Putro Sandjojo


Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan pemangkasan dana desa sebesar Rp 3 triliun di tahun depan tidak akan berpengaruh terhadap program desa itu sendiri.

"Enggak (berpengaruh) sih , karena dana desa hanya stimulus saja," jelas dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (16/10).

Alasannya saat ini, kementeriannya di bawah koordinasi Kementerian PMK juga memiliki program Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades) senilai Rp 47 triliun.

Jumlah tersebut merupakan investasi swasta di desa-desa. Terhitung saat ini dana investasi swasta mencapai Rp 16 triliun di bidang pascapanen di daerah transmigrasi. "Kita terus menarik swasta untuk partisipasi di desa juga," tambah Eko.

Lagi pula, UU untuk dana kelurahan juga belum ada. Sehingga, pemberian dana Rp 3 triliun itu hanya goodwill dari pemerintah saja.

Sekadar tahu saja, sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan di APBN 2019 untuk memangkas pos dana desa sebesar Rp 3 triliun, dari dana awal Rp 73 triliun.

Sehingga nantinya dana desa sebesar Rp 70 triliun. Menurut Sri Mulyani, dana kelurahan tersebut akan ditujukan khususnya bagi daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya terbatas.

Nantinya, dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun akan ditambahkan dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Namun, dia mengakui mereka masih membahas bagaimana mekanisme dana kelurahan tersebut sehingga tidak tercampur dengan DAU lainnya.

Adapun awalnya, Eko bilang, dana desa tahun depan akan digunakan untuk pemberdayaan ekonomi dan SDM. Hal itu dilakukan setelah empat tahun terakhir dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang cukup masif.

Ke depan juga ia bilang, masih akan mempertahakan skema cash for work. Alasannya, skema tersebut terbukti meningkatkan daya beli masyarakat.

"Terbukti empat tahun terakhir GDP per kapita desa naik, per bulan dari Rp 574 ribu sekarang Rp 820 ribu per bulan. Ini efektif meningkatkan daya beli desa,” tutup Eko.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×