Reporter: Grace Olivia | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan, transfer dana ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki dampak yang lebih positif terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi daerah.
Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Kementerian PPN/Bappenas Boediastoeti Ontowirjo menyebut, DAK berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi ketimpangan di daerah.
Setiap 1% kenaikan DAK, kata Boediastoeti, dapat memberi daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 0,12%.
“Sementara, setiap 1% kenaikan DAK dapat menurunkan ketimpangan di daerah sebesar 0,08 poin,” kata dia, Senin (12/8).
Baca Juga: Didominasi belanja rutin, efektivitas belanja pemerintah daerah dinilai rendah
Begitu juga dengan DAK di bidang yang wajib dipenuhi daerah (mandatory spending) yaitu DAK pendidikan dan DAK kesehatan. Kajian Bappenas mencatat, setiap 1% kenaikan belanja DAK pendidikan dapat menurunkan ketimpangan sebesar 0,002 dan menurunkan jumlah orang miskin 0,04% pada tahun berikutnya.
Adapun, setiap 1% kenaikan belanja DAK Kesehatan dapat mengurangi jumlah orang miskin sebesar 0,02% pada dua tahun berikutnya.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Benedictus Raksaka Mahi menambahkan, hasil estimasi model yang dilakukan dalam penelitiannya menunjukkan besarnya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), pajak daerah, dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap perbaikan efisiensi belanja daerah.
“Namun, alokasi DAK sangat mempengaruhi perbaikan efisiensi belanja daerah. Terutama setelah perubahan kebijakan DAK tahun 2016 memberi dampak signifikan pada efisiensi belanja pemda,” tutur Mahi.
Hanya saja, Mahi mengatakan, ia belum dapat mengidentifikasi apakah dampak DAK pada perbaikan efisiensi belanja daerah terjadi akibat jumlahnya yang meningkat signifikan atau akibat tata cara penyaluran yang lebih berbasis kinerja.
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, kontribusi DAK yang lebih besar pada pertumbuhan disebabkan sasaran dari alokasi dana tersebut sudah jelas.
Sementara, transfer dana lain, DAU misalnya, berada sepenuhnya di bawah kewenangan pemda, selain imbauan 25% dari DAU untuk infrastruktur.
Baca Juga: Bappenas kaji efektivitas belanja transfer ke daerah, begini hasilnya
“Selama DAU masih terikat untuk belanja-belanja rutin, belanja pegawai, maka akan sulit DAU berkontribusi untuk mengatasi ketimpangan intradaerah maupun antardaerah,” kata Bambang kemarin.
Bambang mengingatkan, APBN yang ditransfer ke daerah maupun APBD merupakan instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, bukan instrumen untuk membiayai operasional pemerintah.
“Mudah-mudahan kajian ini bisa memberi perspektif lain, bahwa DAK seharusnya dialokasikan lebih besar karena terbukti lebih tepat sasaran untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kualitas,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
