Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerimaan pajak harus menjadi perhatian para calon presiden yang akan berlaga di pemilu tahun depan. Pengamat perpajakan DDTC Bawono Kristiaji menyarankan para calon presiden dan calon wakil presiden membicarakan pajak saat membeberkan target-target ekonomi ke depan.
Pasalnya, selama ini calon presiden dan calon wakil presiden banyak menjelaskan target pembangunan yang dicanangkan, tetapi tak menyinggung soal sumber dananya. "Jangan sampai risiko fiskal muncul di depan, ini harus jadi strategi calon," tutur Bawono, Kamis (13/12).
Bawono pun melanjutkan, desain sistem pajak yang diusulkan pun harus memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat, target pembangunan ke depan, juga menjamin dukungan publik di masa mendatang untuk meningkatkan penerimaan dalam kontrak fiskal yang ideal.
Karena itu, Bawono berpendapat dalam paradigma politik pajak di kepemimpinan berikutnya, wajib pajak harus dilibatkan. Suara para wajib pajak harus didengar dan partisipasi pemangku kepentingan harus diperkuat.
Untuk mewujudkan paradigma tersebut, beberapa cara yang bisa dilakukan adalah melakukan perlindungan wajib pajak dalam sistem administrasi pajak, penguatan peran Komite Pangawas Perpajakan yang hadir mewakili wajib pajak. Serta proses perumusan kebijakan yang partisipasif dan berbobot dengan adanya dukungan kehadiran lembaga riset di bidang pajak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
