Reporter: Abdul Basith | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Perum Bulog menyiapkan solusi untuk pengalihan beras untuk program beras sejahtera (rastra). Pasalnya program tersebut akan digantikan dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Oleh kaarena itu Bulog tidak akan menyalurkan beras langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
"Tahun depan sudah tidak ada penyaluran rastra Bulog akan dikembalikan untuk menyuplai BPNT," ujar Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (15/5).
Buwas menjelaskan nantinya beras milik Bulog tidak lagi langsung diserahkan kepada KPM. Namun, Bulog akan menyalurkan beras ke mitra yang menjadi tempat penjualan barang kebutuhan pokok bagi BPNT.
Hal itu saat ini masih dikaji bersama dengan pemerintah. Hasil kajin tersebut nantinya akan menjadi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Bulog. "Bulog siap tinggal tunggu keputusannya saja sebelumnya sudah sepakat pak presiden, wakil presiden, dan menteri koordinato perekonomian," terang Buwas.
Jumlah beras yang disalurkan oleh Bulog pun tidak akan berubah dari program rastra. Langkah penyaluran beras untuk BPNT ini akan menjadi solusi menumpuknya beras Bulog akibat peralihan saat ini.
Asal tahu saja total penerima BPNT ke depan sebanyak 15,6 juta KPM. Dari angka tersebut perkiraan jumlah beras yang disalurkan sebesar 10 kilogram (kg) per tahun. "Sekarang baru 10 juta tahun penyaluran, ini terakhir penyaluran hanya 300.000 ton, tahun depan tidak ada lagi karena semua sudah BPNT," jelas Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro yang juga hadir dalam rapat tersebut.
Sebelumnya kajian di Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian membuat sejumlah opsi. Selain menyalurkan BPNT, penyaluran rastra juga akan dialihkan untuk menyalurkan beras untuk TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Salah satu opsinya adalah penyaluran beras untuk BPNT, sedang disiapkan kajian yang lebih intensif dan cepat," ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud beberapa waktu lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
