kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

BPS: Program satu data mengatasi polemik perbedaan data yang ada


Rabu, 19 September 2018 / 21:44 WIB
BPS: Program satu data mengatasi polemik perbedaan data yang ada
ILUSTRASI. Kepala BPS Suhariyanto


Reporter: Abdul Basith | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program Satu Data yang tengah digodok oleh pemerintah akan menghilangkan perbedaan data. Saat ini perbedaan data sektoral yang dibuat oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) kerap menimbulkan perdebatan.

Selain itu data yang kerap dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pun akan ditampilkan dalam satu data tersebut.

"Selama ini kan data inflasi, kemiskinan kita semua sudah sama pakai data BPS tapi kalau data sektoral kadang ada perdebatan, nah itu tujuannya ke sana," ujar Kepala BPS Suhariyanto kepada Kontan.co.id, Rabu (19/9).

Data yang mengalami perbedaan tersebut nantinya akan dikaji oleh sebuah tim. Kajian tersebut dengan memperhatikan konsep definisi serta metode.

Pasalnya Suhariyanto bilang perbedaan konsep definisi dan metode dapat membuat data berbeda. Perbedaan tersebut akan dikaji untuk dilihat data yang paling tepat.

Data yang dihasilkan dalam program satu data itu akan menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan. "Nanti semua data yang berpengaruh pada kebijakan mengacunya ke sana," terang Suhariyanto.

Ia menegaskan semua K/L akan menggunakan data yang sama. Meski begitu, Suhariyanto bilang tidak akan ada lembaga baru untuk program satu data tersebut.

Asal tahu, Satu Data adalah program untuk mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan interoprable.

Satu Data memiliki tiga prinsip utama yaitu, satu standar data, satu metadata baku, dan satu portal data. Dengan demikian, pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×