Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Adi Wikanto
NUSA DUA. Bank Indonesia (BI) mengakui besarnya dampak krisis keuangan di Tanah Air pada tahun 1997-1998 disebabkan karena kekurangan data yang dimiliki BI. Selain cadangan devisa yang sedikit, bank sentral saat itu tidak memiliki data utang luar negeri (ULN) swasta.
Deputi Gubernur BI Sugeng mengatakan, pada saat itu BI belum membangun data ULN swasta. "Waktu itu, banyak korporasi yang punya ULN yang outstanding-nya sangat besar," katanya usai Statistic Regional Conference di Nusa Dua Bali, Rabu (22/3).
Menurut Sugeng, sebelum krisis 1997-1998, ekonomi Indonesia tergolong kuat sehingga termasuk empat Macan Asia. Kekuatan itu diakui oleh sejumlah lembaga pemeringkat utang internasional. sehingga berbagai lembaga menawarkan kredit untuk korporasi tanah air. "Sehingga utang yang seharusnya tidak perlu, diambil terus sehingga eksposure-nya lebih dari yang semestinya," katanya.
Saat krisis finansial melanda, nilai tukar rupiah melemah. Saat itu nilai tukar rupiah terhadap dollar menembus level Rp 16.000 per dollar AS. Tekanan makin kuat karena korporasi harus membayarkan kewajiban dalam jumlah besar, sedangkan mereka banyak menerima penghasilan dalam mata uang rupiah.
Alasan inilah yang membuat BI membuat ketentuan soal pelaporan posisi ULN korporasi. Sugeng mengklaim, saat krisis kembali melanda pada tahun 2008 dampaknya tidak terlalu besar. "Bahkan kita masih tumbuh 4,5%. Sementara ekonomi negara tetangga ada yang kontraksi," katanya.
Untuk mengembangkan data statistik, mantan Wakil Presiden Boediono bilang, pengumpulan data bisa dilakukan pemerintah melalui aturan khusus atau kesukarelaan. Pemerintah juga bisa mengeluarkan peraturan yang menarik pihak swasta berbagi informasi. "Public private partnership dalam berbagi informasi penting, mungkin tetapi tidak mudah," katanya.
Direktur Eksekutif Departemen Statistik BI Yati Kurniati bilang, big data menjadi salah satu yang dikembangkan BI sejak 2014. Menurutnya, BI juga tengah mengembangkan sistem pendataan pengendalian inflasi, khusus data harga pangan melalui pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS).
BI juga tengah mengembangkan sistem pendataan yang mengintegrasikan data seluruh sektor ekonomi, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah yang dikenal dengan national and regional balance sheet, untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
