Reporter: Grace Olivia | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan kajian terhadap efektivitas belanja pemerintah pusat dan pengaruhnya dalam mendorong dan meratakan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Salah satu komponen belanja pemerintah pusat yang dievaluasi itu ialah belanja transfer ke daerah yang meningkat setiap tahunnya.
Dalam APBN 2019, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 826,77 triliun yang terdiri dari dana transfer ke daerah sebesar Rp 756,77 triliun dan dana desa sebesar Rp 70 triliun.
Baca Juga: Bappenas: Pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti
Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Kementerian PPN/Bappenas Boediastoeti Ontowirjo memaparkan, belanja transfer ke daerah secara agregat memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan di daerah.
“Kita coba lihat dan kaji DAU (dana alokasi umum), DAK (dana alokasi khusus), dan DBH (dana bagi hasil) secara kumulatif apakah berdampak,” kata Boediatoesti, Senin (12/8) lalu.
Hasil kajian Bappenas tersebut menyimpulkan, setiap peningkatan TKDD sebesar 1% mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 0,016%.
Sementara, kenaikan 1% TKDD juga berpengaruh mengurangi orang miskin di daerah hingga 0,3%.
Terakhir, setiap bertambahnya TKDD sebesar 1%, maka secara agregat juga mengurangi ketimpangan masyarakat di daerah hingga 0,012 poin.
Baca Juga: Belanja pemerintah belum berdampak optimal pada pertumbuhan ekonomi
Namun, secara keseluruhan, Bappenas menilai peningkatan belanja transfer ke daerah belum seirama dengan capaian pertumbuhan ekonomi daerah sesuai potensinya.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Benedictus Raksaka Mahi menilai, mengukur maupun mencapai efektivitas belanja daerah jauh lebih rumit dibandingkan dengan belanja nasional.
Bagaimana tidak, saat ini di Indonesia terdapat 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota dan 83.391 administrasi setingkat desa.
“Menjadi kekhawatiran bahwa di era desentralisasi ini, belanja pemerintah daerah cenderung makin tidak efisien, sehingga diperlukan langkah-langkah kebijakan yang signifikan untuk memperbaiki efisiensi belanja tersebut,” kata Mahi, Selasa (13/8).
Dalam perhitungan Mahi, total transfer ke daerah per kapita dalam nilai riil bertumbuh rata-rata 11,45% per tahun selama periode 2005–2018. Transfer daerah pada 2018 mencapai sekitar 34,5% dari total pengeluaran pusat, atau sekitar 5,64% dari PDB.
Menurut Mahi, tren inefisiensi dalam belanja pemerintah daerah di Indonesia bisa dilihat dari dua kemungkinan, yaitu inefisiensi produktif dan inefisiensi alokatif.
Inefisiensi produktif, artinya sejauh mana kombinasi input (termasuk belanja pemerintah) tidak menghasilkan kualitas output yang optimal.
“Sementara, inefisiensi alokatif lebih kepada kekurangtepatan alokasi belanja dengan yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Mahi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
