Reporter: Kiki Safitri | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belajar dari terorisme siber yang menghantam sistem keuanga di Bangladesh, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro kembali mengingatkan pentingnya antisipasi kejadian serupa terjadi di Indonesia.
Ia mengatakan kejadian di Bangladesh membuat gubernur bank central Bangladesh mengundurkan diri. Hal ini karena terjadi serangan pada sistem keuangan yang menjadi tanggung jawab gubernur bank saat itu.
"Serangan itu berakibat pada hilangnya uang dari rekening dan saya yakin jumlahnya tidak sedikit. Uangnya langsung di oper ke kasino sehinga tidak ada account - account lagi," kata Bambang di Grand Sahid Jakarta, Kamis (17/1).
Dengan kepintaran ini sistem keuangan Bangladesh sulit mencari jejak teroris tersebut. Hal ini menurutnya penting agar tak terjadi di Indonesia menjelang pilpres 2019.
"Ini tentunya contoh simpel betapa terorisme seperti itu bisa terjadi dimanapun walau sekarang sudah ada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan kemarin saya juga ingatkan proxy war di kemhan, nanti perangnya mungkin bukan perang nuklir lagi tapi perangnya siber," tegasnya.
Oleh sebab itu, ia menekankan agar BNPT memitigasi teroris siber dengan menghindari pola-pola konvensional dalam mengelola sistem keuangan negara. "Nah BNPT juga harus mempekaya pengetahuan siber dalam konteks terorisme tapi dan bagaimana mencegah terorisme dalam arti luas. Dan ini konsekuensinya kalao menggunakan sistem konvensional," jelasnya.
Bambang menjelaskan bahwa stabilitas keamanan bukan sesuatu yang datang dengan sendiri, melainkan dari proses yang dinamis. Selama dua tahun reformasi stabilitas politik dan keamanan telah memberikan hal positif. Misalkan di tahun 2018 BNPT sudah menangkap 230 pelaku terorisme dan 62 pelaku direpatriasi.
Selanjutnya hal yang menjadi perhatian adalah kecenderungan anak-anak dan perempuan dalam aksi terorisme. Hingga 2018 tercatat 147 orang pemermpuan WNI yang terlibat dalam aksi terorisme di Irak dan Suriah.
Diharapkan penyeledaian dapat dilakukan, disamping penindakan dan pembinaan. Salah satu solusinya adalah pembangunan kawasan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan khusus dan pendekatan," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
