Reporter: Agus Triyono | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Sampai saat ini laporan keuangan baik dari kementerian lembaga, maupun pemerintah daerah belum sepurna. Hal ini, bisa dilihat dari tingkat opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan kementerian lembaga dan pemerintah pusat pada tahun 2015 kemarin.
Sri Mulyani, Menteri Keuangan mengatakan berdasarkan data yang dimilikinya, dari 85 kementerian lembaga, baru 56 yang sudah berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Dari sisi pemerintah provinsi, dari 34, baru ada 29 provinsi yang sudah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.
Sementara itu, untuk pemerintah kabupaten paling banyak yang belum mendapatkan opini bagus dari BPK. Menurutnya, dari 415 kabupaten, baru ada 222 yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.
"Untuk pemerintah kota, dari 93, ada 60 yang opininya sudah bagus," katanya di Istana Negara Selasa (20/9).
Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, khususnya yang sudah mendapat opini wajar tanpa pengecualian, untuk tidak berbangga diri. Menurutnya, perolehan opini tersebut tidak menjamin kementerian, lembaga atau pemerintah daerah bersih dari praktik korupsi. "Dengan predikat itu, kerja keras, bangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
