Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sepanjang Januari, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 76,13 triliun atau tumbuh 17,8% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya (yoy).
Realisasi belanja pemerintah pusat tersebut setara dengan 4,66% dari target APBN 2019 yaitu Rp 1.634,34 triliun. Januari tahun lalu, serapan belanja pemerintah pusat hanya 4,44% dari target.
Pertumbuhan belanja pemerintah pusat didorong oleh belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang tumbuh 58,5% yoy menjadi Rp 31,97 triliun. Realisasi tersebut setara 3,74% dari pagu yang sebesar Rp 855,45 triliun.
Sementara, belanja non K/L justru tumbuh negatif 0,67% yoy yakni sebesar Rp 44,15 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, serapan belanja K/L yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya menunjukkan perbaikan kualitas perencanaan anggaran oleh kementerian.
"Ini menunjukkan adanya persiapan belanja K/L yang lebih baik dan ini sangat kita dukung," ujar Sri Mulyani, Rabu (20/2).
Ditinjau dari jenis belanja, serapan pada belanja bantuan sosial dan belanja modal menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan kinerja belanja K/L secara keseluruhan di Januari 2019.
Belanja bantuan sosial mencapai Rp 15,13 triliun atau tumbuh 182,9% yoy. Realisasi belanja bantuan sosial tersebut setara dengan 15,6% dari pagu yang ditetapkan yakni sebesar Rp 97,06 triliun.
Sementara, belanja modal tumbuh 60,32% yoy mencapai Rp 1,65 triliun. Realisasi belanja modal telah mencapai 0,87% dari pagu yang ditetapkan dalam APBN 2019.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menilai, perbaikan kinerja belanja pemerintah pusat di awal tahun ini sebagai upaya menunjukkan perbaikan kinerja pemerintah, terutama menjelang penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).
"Pemerintah pasti ingin menunjukkan peningkatan kualitas belanja, apalagi kinerja APBN tahun lalu sudah sangat baik," kata Piter, Kamis (21/2).
Terutama dalam hal penyaluran bantuan sosial, Piter berpendapat, pemerintah memanfaatkan periode sebelum pemilu untuk memaksimalkan penyaluran bantuan sosial. Ini terlihat dari serapan belanja bantuan sosial yang telah mencapai 15,6% dari pagu, lebih dari dua kali lipat besar dibandingkan dengan serapan belanja bantuan sosial periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 6,9% dari pagu APBN.
"Belanja bantuan sosial tentu mengacu pada pagu yang sudah ada, tapi pemerintah pasti akan menarik ke depan untuk penyerapannya sehingga jadi lebih cepat di awal tahun," lanjut Piter.
Melihat kinerja belanja pemerintah pusat di awal tahun, Piter berpandangan positif terhadap prospek kinerja APBN 2019. Menurutnya, pemerintah semestinya bisa menjaga momentum kinerja APBN yang telah membaik dalam dua atau tiga tahun terakhir ini.
Kendati begitu, Piter mengatakan, kinerja APBN mungkin saja mengalami penurunan di kuartal keempat jika terjadi transisi pemerintahan yang baru. Sebaliknya, kinerja anggaran akan semakin kuat jika pemerintahan berlanjut.
"Tapi, mestinya APBN masih bisa bagus kalau melihat realisasi tahun lalu," tandas Piter.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
