Aturan soal vaksin berbayar harus jelas, agar tak timbul kesalahpahaman

Selasa, 20 Oktober 2020 / 15:07 WIB

ILUSTRASI. Aturan soal vaksin berbayar harus jelas, agar tak timbul kesalahpahaman

Reporter: Ratih Waseso | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyiapkan dua skema pemberian vaksin corona, yakni vaksi yang diberikan gratis serta vaksin secara mandiri alias berbayar. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas terkait program vaksinasi corona ini.

Kata Trubus, sejatinya vaksinasi corona dapat diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat. Namun keputusan pemerintah membuat skema mandiri yaitu berbayar berkaca dari anggaran negara sendiri.

"Intinya negara itu jangan sampai 'berbisnis'. Menurut saya, ya semuanya harusnya gratis enggak ada alasan dipilah-pilah seperti itu, tapi dengan asumsi sangat berat dianggaran jadi ada skema mandiri. Nanti upaya tegas ini harus diatur dalam sebuah regulasi yang komprehensif supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman di publik," jelas Trubus pada Kontan.co.id, Selasa (20/10).

Trubus menyebutkan, harus ada pengaturan mengenai vaksin mandiri. Misal, siapa saja yang harusnya masuk dalam kategori tersebut. Kriteria tersebut penting agar tak menimbulkan kecemburuan sosial ke depannya.

"Misalnya apakah yang mandiri ini hanya sebatas mereka-mereka yang berkebutuhan artinya yang mau bepergian atau berkepentingan lain seperti dinas, berpergian bisnis atau lainnya. [Kriteria] itu harus diatur bagaimana yang mandiri ini atau seperti apa, makanya harus tegas nanti harus ada aturan yang mengaturnya supaya enggak ada kecemburuan sosial," ujarnya.

Tak kalah penting ialah bagaimana nanti implementasi dari program tersebut. Penerapan program vaksinasi akan menjadi tantangan nantinya. Trubus menyebut, harus diatur juga terkait sanksi jika dalam pelaksanaan nanti ditemukan terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti menarik tarif vaksin hingga menunda-nunda vaksinasi.

Pemerintah juga harus bisa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi yang intensif perihal vaksin. Hal itu untuk menjawab adanya beberapa masyarakat yang menolak ikut dalam program vaksinasi. Kejelasan akan kualitas vaksin tersebut mulai dari harga hingga kehalalannya juga sangat penting.