kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Anggota DPR ini tuding KLHK tak profesional mengelola polusi udara


Senin, 19 Agustus 2019 / 10:37 WIB
Anggota DPR ini tuding KLHK tak profesional mengelola polusi udara
ILUSTRASI. POLUSI JAKARTA


Reporter: Eldo Christoffel Rafael | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dinilai tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang diduga membawa dampak meningkatnya polusi udara di Ibu Kota Negara.

Berdasarkan data dari AirVisual, Air Quality Index (AQI) Jakarta berada di 246 alias kategori sangat tidak sehat. Mestinya, pemerintah melakukan langkah antisipasi dengan Smooth potential indicators, Air quality indicators dan humidity detector.

Baca Juga: Duh, kualitas udara Jakarta terburuk ketiga dunia pagi ini

"Kerugian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sangat besar, baik dari ekonomi, pariwisata, kesehatan, hingga pendidikan. Dampaknya juga dirasakan warga DKI Jakarta karena polusi di Ibu Kota diduga berasal dari karhutla, terutama di Sumatra dan Kalimantan," Kata Bambang Haryo Soekartono, anggota DPR-RI dalam keterangan pers, Senin (19/8).

Menurut Bambang, pihak yang harus bertanggung jawab atas masalah karhutla ini adalah KLHK. Pasalnya, dia menilai KLHK terlambat dalam menangani kasus-kasus karhutla.

"Jadi Menteri KLHK (Siti Nurbaya) ini bukan ahli di bidang kehutahan. KLHK dalam menangani karhutla sangat bergantung dengan BNPB, padahal yang harus bertanggung jawab adalah KLHK," kata anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut.

Selain itu, kesalahan dari Menteri LHK Siti Nurbaya adalah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.

Aturan ini mengizinkan masyarakat untuk menempati hutan dengan luas 2 hektare (ha) per orang dan ditargetkan sebanyak 7 juta orang bisa menggunakan lahan hutan untuk kegiatan ekonomi seperti bercocok tanam. Ini akan berdampak pada kerusakan hutan akibat adanya pembukaan lahan dan merusak habitat di hutan.

Baca Juga: Greenpeace: Buruknya kualitas udara Jakarta, bergantung komitmen pemerintah daerah

"Ini satu kesalahan besar. Ini salah satu penyebab pembakaran hutan di negara kita. Saya melihat orang-orang di KLHK tidak profesional. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau menterinya perlu dicopot, ya copot sekarang, karena tidak menangani masalah kehutanan dengan baik. Padahal negara tetangga seperti Malaysia dan Papua Nugini sejak 1983 tidak pernah mengalami kebakaran hutan," tandas dia.

Kasus polusi di Jakarta perlu penanganan khusus dan cepat. Jakarta sendiri, kata Bambang, punya peranan penting terhadap perekenomian nasional, ini karena 60% ekonomi Indonesia ada di Jakarta.

Bambang mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang membatasi usia kendaraan akan berdampak fatal baik pada lingkungan, kemacetabln bahkan pada ekonomi nasional kita.

Baca Juga: Kualitas udara Jakarta yang terus menurun harus direspon dengan cepat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×