Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Dessy Rosalina
KONTAN.CO.ID - Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2018 menargetkan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta keluarga. Diharapkan, bantuan berupa uang tunai ini dapat mendorong masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan.
Namun, Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, efektivitas dari PKH belum signifikan. Hal ini bisa dilihat dari pencapaiannya pada tahun ini di mana ada 6 juta penerima PKH, tetapi angka kemiskinan justru naik
“Efektivitas dari PKH belum signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan maupun kesenjangan. Di tahun 2017 sudah ada 6 juta penerima PKH. Tapi angka kemiskinan justru naik 6.900 orang per Maret 2017,” kata Bhima kepada KONTAN, Rabu (27/9).
Oleh karena itu, menurut Bhima, tidak tepat apabila pemerintah menaikkan jumlah penerima PKH untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun saat ini tidak dipungkiri bahwa daya beli masyarakat tengah lesu.
Ia mengatakan, yang diperlukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini adalah mendorong penyerapan tenaga kerja daripada memberi bantuan uang tunai lebih banyak kepada masyarakat menengah ke bawah. Ruang fiskal pun cukup terbatas di 2018. Jadi kalau menambah PKH, defisit bisa membengkak.
Sebelumnya, Advisory Board Chairman Mandiri Institute Chatib Basri mengatakan, cara efektif untuk mendorong daya beli adalah memberi bantuan uang tunai kepada masyarakat menengah ke bawah dengan menambah jumlah penerima PKH.
“10 juta rumah tangga itu terlalu kecil. Kalau waktu dulu kami kasih cash transfer itu ke 20 juta rumah tangga. Kalau kali empat saja itu sudah 80 juta orang. Kalau PKH bisa dinaikan ke 20 juta maka impact-nya akan signifikan. Kalau dari 6 ke 10 itu tidak akan besar,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
