Reporter: Grace Olivia | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asian Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman berbasis kebijakan (policy-based loan) senilai US$ 500 juta untuk pemerintah Indonesia.
Pinjaman tersebut ditujukkan untuk mendukung reformasi pengelolaan fiskal dan pengeluaran publik di Indonesia, serta meningkatkan kualitas belanja pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur.
Dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Jumat (25/10), ADB menjelaskan, pinjaman tersebut akan membiayai sub-program ketiga dari Program Manajemen Fiskal dan Pengeluaran Pemerintah (Fiscal and Public Expenditure Management Program atau FPEMP).
Baca Juga: ADB prediksi ekonomi Indonesia tahun tumbuh 2020 5,2%, ini pandangan CORE
Spesialis senior sektor keuangan ADB untuk Asia Tenggara Sani Ismail mengatakan, program Manajemen Fiskal dan Pengeluaran Pemerintah telah berperan penting dalam memastikan bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja di sektor strategis sudah berjalan dan sesuai dengan target Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDG).
“Salah satu bentuk dukungan kali ini adalah program penggerak pasar tenaga kerja berbasis permintaan di Bandung Barat dan Makassar untuk mengatasi pengangguran kaum muda.” ujar Sani.
ADB menerangkan, sub-program ketiga FPEMP mendukung upaya pelaksanaan reformasi belanja pemerintah yang selaras dengan SDG, termasuk adaptasi iklim, bantuan sosial, dan program penggerak pasar tenaga kerja.
Sub-program ini juga mendukung reformasi transfer fiskal ke pemerintah daerah, termasuk dengan menjadikannya lebih berbasis kinerja, guna meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat penyampaian layanan di tingkat lokal.
ADB telah mendukung upaya penguatan manajemen keuangan dan pengeluaran pemerintah di Indonesia sejak 2001. Khusus untuk program ini, ADB pertama kali menyetujuinya pada bulan September 2016.
Baca Juga: ADB proyeksikan pertumbuhan ekonomi Asia tahun depan dibayangi perang dagang
Dua sub-program sebelumnya mendanai upaya pemetaan pengeluaran jangka menengah pemerintah yang disesuaikan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan SDG. Sub-program tersebut juga membantu menyelaraskan perencanaan anggaran di tingkat pusat dan daerah.
Kerangka kemitraan pasca-program untuk 2020–2025 juga disertakan dalam FPEMP. Harapannya, bank yang berdiri sejak 1966 ini dapat terus membantu reformasi saat dan memberikan dukungan bagi upaya pemerintah guna meningkatkan pengembangan modal manusia Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
