Reporter: Agung Hidayat | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PPI Kawasan Asia-Oseania melalui Satuan Tugas (Satgas) Anti Kerja Paksa masih menemukan adanya praktik Kuliah Kerja Tidak Proporsional di dua negara Asia Timur dengan total mahasiswa yang menjalankan praktik kuliah ini sebanyak kurang lebih 5.000 mahasiswa di Taiwan dan Tiongkok.
Satgas yang dibentuk oleh PPI Kawasan Asia-Oseania beranggotakan perwakilan mahasiswa Indonesia di Tiongkok, Taiwan, Korea Selatan dan Jepang. Badan ini telah mencari informasi dan melakukan verifikasi terhadap para mahasiswa yang menjalani program ini selama empat bulan, semenjak Februari 2019.
Satgas menemukan adanya sistem yang terorganisir dalam proses perekrutan calon mahasiswa di Indonesia hingga penempatan di negara tujuan dimana mahasiswa Indonesia diperlakukan secara semena mena.
“Satgas telah menemukan praktek ini di Taiwan serta Tiongkok, dan temuan ini cukup mengejutkan kami, karena disaat antuasisme kuliah ke luar negeri begitu tinggi, ada pihak yang tidak bertanggung jawab dan menyesatkan calon mahasiswa. Kami menghimbau kepada para mahasiswa Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam menentukan program kuliah ke luar negeri," urai Nikko Ali Akbar, anggota Satgas Anti Kerja Paksa dari Tiongkok, dalam keterangan resminya, Minggu (19/5).
Satgas Anti Kerja Paksa menemukan bahwa praktek ini disalurkan oleh sebuah agen di Surabaya yang menargetkan siswa-siswi lulusan SMA. Dengan iming-iming kuliah sambil kerja, banyak siswa-siswi yang terjerat dengan tawaran ini.
Setelah agen membantu pengurusan seluruh dokumen, para korban terbang menuju salah satu kota di Tiongkok bagian Selatan dengan status visa “study working”.
Setibanya disana, ada pihak yang menjemput dan membawa para korban ke sebuah kampus, namun para calon diminta untuk menyerahkan sejumlah uang dengan alasan untuk biaya visa dan akomodasi. Setelah itu mereka dibawa ke sebuah pabrik.
Selama kerja kuliah, para korban diminta untuk bekerja selama lima hari dan kuliah selama dua hari. Diadakan absensi setiap harinya dan pemotongan gaji bila tidak hadir dan diwajibkan untuk kerja lembur hingga pukul 02.00 dini hari.
Gaji setiap bulannya berjumlah RMB 500 - RMB 1000 (kurang lebih Rp 1.000.000 - 2.000.000), dipotong uang kuliah RMB 700 (Rp 1.400.000). Mereka hidup di pabrik secara tidak layak dan mendapat sejumlah perlakuan kasar dalam keadaan paspor ditahan pihak pabrik.
Kuliah Kerja di Taiwan Pasca Viral Sebelumnya, terjadi kasus viral serupa yang terjadi di Taiwan yang berakhir gantung karena hingga kini belum ada langkah konkrit yang diambil oleh pihak pemerintah Indonesia.
PPI Kawasan Asia-Oseania mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan kunjungan langsung ke universitas dan mahasiswa yang saat ini sedang menjalankan program ini, untuk melihat keadaan secara langsung. Hal ini penting untuk mengetahui legalitas universitas dan program, karena menurut temuan tim Satgas, ijazah dari universitas ini tidak diakui keabsahannya.
Lebih lanjut temuan tim Satgas melihat sistem yang terorganisir dalam proses perekrutan calon mahasiswa. Fakta yang ditemukan, Agen Pendidikan sangat aktif untuk mempromosikan kuliah di luar negeri dengan iming-iming dapat memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa ataupun tawaran kerja dan kuliah dengan beban kuliah ringan sehingga bisa sekaligus menabung.
PPI Kawasan Asia-Oseania melihat program ini bisa saling menguntungkan bagi pihak mahasiswa Indonesia yang ingin kuliah ke luar negeri dan negara penerima.
“Merasakan tingginya antusiasme mahasiswa Indonesia untuk kuliah di luar negeri tanpa membebani orang tua, sangat disayangkan bisa terjadi kasus seperti ini, kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk turun tangan langsung," kata Galant Al-Barok selaku Koordinator PPI Kawasan Asia-Oseania.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
