: WIB    —   
indikator  I  

Wewenang PLN di proyek 35.000 resmi diperkuat

Wewenang PLN di proyek 35.000 resmi diperkuat

JAKARTA. Pemerintah memperbesar peran PT PLN dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan secara swakelola. Peningkatan peran dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perpres No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Dalam Pasal 5 ayat 2 Perpres tersebut menyatakan, peningkatan peran dilakukan dengan memperluas jangkauan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan swakelola, kegiatan pembangunan infrastruktur yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan atau diawasi PLN.

Pada perpres sebelumnya kegiatan pembangunan swakelola dibatasi hanya sampai pada pembangunan pembangkit atau transmisi. Pada perpres baru ini, PLN bisa ikut membangun sampai pembangkit, transmisi, distribusi, gardu induk dan sarana pendukung infrastruktur ketenagalistrikan lainnya.

Dalam menjalankan peran pembangunan infrastruktur kelistrikan, PLN juga beri keistimewaan lain. Keistimewaan diberikan dalam pengadaan tanah.

Pasal 33 ayat 5 menyebut, penyediaan tanah untuk infrastruktur kelistrikan oleh PLN, anak usaha PT PLN atau pengembang pembangkit listrik dapat dilakukan dengan memanfaatkan tanah infrastruktur lain, seperti; jalan, rel kereta api, atau infrastruktur pipa gas. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan skema kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau badan usaha.

Pasal 35A ayat 2 menjelaskan, jangka waktu kerjasama pemanfaatan tanah ditentukan PLN dengan memperhitungkan jangka waktu pengggunaan infrastruktur ketenagalistrikan.

Sujatmiko, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan, kelahiran Perpres tersebut untuk memperkuat landasan hukum menyeluruh bagi PLN untuk melaksanakan proyek infrastruktur kelistrikan. "Ini akan mendukung mereka dalam membangun jaringan distribusi, gardu induk, dan sarana pendukungnya," katanya kepada Kontan, Senin (27/2).

Sujatmiko berharap, dengan pemberian landasan hukum kuat tersebut PLN bisa mendapat dukungan dalam melaksanakan proyek listrik 35.000 MW.


Reporter Agus Triyono
Editor Adi Wikanto

PROYEK LISTRIK

Feedback   ↑ x
Close [X]