kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR13.310
  • LQ451.114,87   13,07   1.19%
  • SUN105,56 -0,84%
  • EMAS587.842 -0,17%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Tata ruang wilayah di hulu-hilir akan diaudit

Jumat, 25 Januari 2013 / 07:34 WIB

Tata ruang wilayah di hulu-hilir akan diaudit
Berita Terkait

JAKARTA. Boleh jadi, Jakartata benar-benar tenggelam bila tidak ada upaya serius dalam mengatasi problem banjir yang makin kronis. Alih fungsi lahan terbuka hijau di kawasan hulu hingga hilir dituding sebagai biang keladi banjir di Ibukota.

Itu sebabnya, pemerintah bakal mengaudit peraturan daerah (perda) tentang rencana tata ruang wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur (Jabodetabekjur). Audit ini dilakukan untuk melihat kesesuaian antara kondisi di lapangan dengan perda tata ruang yang telah disahkan.
Imam S. Ernawi, Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan, audit tata ruang di Jabodetabekpunjur dilakukan, terutama di wilayah aliran sungai (DAS), mulai hulu hingga hilir. "Audit ditargetkan selesai akhir tahun 2013," katanya, Rabu (23/1).

Audit tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang No. 26/ 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam beleid ini disebutkan bahwa pemerintah harus melakukan audit perda tata ruang dan implementasinya secara rutin setiap lima tahun. Menurut Imam, audit ini melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.

Apabila dari hasil audit ditemukan pelanggaran, pemerintah berhak menjatuhkan sanksi administratif sampai pidana. "Dalam UU No. 26/ 2007, bukan cuma pemilik bangunan, tapi pemberi izin juga bisa dikenai sanksi jika melanggar," tandas Imam. Kendati begitu, pemerintah berupaya fair dalam mencermati temuan pelanggaran di lapangan.

Imam mengungkapkan, dari hasil survei, tingkat pembangunan pemukiman dan vila di daerah Puncak terbilang tinggi. Dari evaluasi, tingkat koefisien dasar bangunan (KDB) memang sudah terpenuhi. Tapi, dari aspek koefisien dasar hijau (KDH) masih  cukup minim.
Pembangunan yang tidak sesuai tata ruang di Jakarta juga tidak kalah mencemaskan. Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta mengakui, banyak daerah resapan air yang sudah beralih fungsi menjadi apartemen, pemukiman, mal dan properti lainnya.

Ke depan, Jokowi berjanji, akan memperketat perizinan pendirian bangunan agar kantung-kantung air di Jakarta yang makin sedikit tidak berubah menjadi gedung. "Kita  juga akan audit gedung-gedung yang ada," tegasnya.

Rudy P. Tambunan, ahli tata ruang dan perkotaan dari Universitas Indonesia pesimistis penataan ulang tata ruang Jabodetabekpunjur bisa menjawab persoalan banjir di Jakarta. Yang diperlukan adalah tata kelola air yang efektif oleh pemerintah pusat dan daerah. Audit perlu waktu lama dan justru memicu perdebatan antara pemerintah dan pemilik bangunan ketika ada temuan pelanggaran. 


Reporter Fahriyadi
Editor : Dadan Ramdan
Berita terbaru Nasional

MARKET
IHSG
65,16
6.565,69
1.00%
 
US/IDR
13.318
-0,12
 
KONTAN TV
Hotel Santika Premiere Slipi - Jakarta
26 February 2018 - 27 February 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy