Reporter: Oginawa R Prayogo | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana pengusaha yang tidak memenuhi pembayaran upah minimum provinsi (UMP) 2013 yang sudah ditetapkan pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Said Iqbal, Presiden KSPI.
Menurut Said, pengusaha yang tak membayar upah sesuai ketentuan UMP 2013, berarti telah melanggar aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan. "Kami akan tuntut secara pidana. Menurut Undang-Undang yang tidak membayar upah sesuai UMP merupakan tindak kejahatan. Pidananya 1 tahun - 4 tahun," kata Said dalam jumpa persnya di Hotel Mega, Jakarta, Senin (14/1).
Menurut Said, serikat buruh tak masalah jika harus menunggu selesainya sistem jaminan sosial dan penghapusan outsourcing. "Kalau soal upah kami tidak dapat menunggu lagi karena kaitan dengan urusan sehari-hari," tuturnya.
Said menjelaskan, kenaikan UMP 2013 yang tinggi, seperti UMP DKI Jakarta yang naik 44% karena poin kehidupan hidup layak (KHL) tidak naik. "Kami tetap minta 84 item KHL, negosiasinya jadi 60 item KHL. Makanya standar upahnya harus naik tinggi," kata Said.
Said juga menjelaskan, selain memidanakan pengusaha, pihaknya akan mengambil langkah lain berupa demonstrasi besar-besaran. Rencananya demonstrasi akan digelar 16 Januari dan 6 Februari yang fokus digelar di Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
Berantas rentenir di kalangah buruh lewat koperasi
