NASIONAL
Berita
Permen hunian berimbang bakal dievaluasi

HUNIAN BERIMBANG

Permen hunian berimbang bakal dievaluasi


Telah dibaca sebanyak 550 kali
Permen hunian berimbang bakal dievaluasi

JAKARTA. Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) saat ini sedang melakukan review atau evaluasi atas Permenpera No.10 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Hunian Berimbang. Diperkirakan, hasil review ini akan selesai  pada akhir 2013 mendatang.

Deputi bidang Pembiayaan Kemenpera, Sri Hartoyo, mengatakan implementasi rumah berimbang memang menemui hambatan dari sisi lahan, terutama di wilayah Jabodetabek.

"Untuk itu, kami sedang melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan Permen tersebut dan hasilnya diharapkan kami bisa mendapat masukan yang baik," ujar Sri, Senin (6/5).

Masukan itu nantinya bakal dijadikan pertimbangan untuk merevisi Permen tersebut agar bisa dilaksanakan secara efektif.

Mengenai pemilihan wilayah Jabodetabek yang dipilih sebagai monev, Sri beralasan wilayah ini yang paling banyak kendala untuk melaksanakan aturan hunian berimbang.

"Monev ini idealnya dilakukan di Jabodetabek yang paling banyak masalah untuk membangun rumah murah, sedangkan di luar Jabodetabek penyediaan rumah murah relatif aman," ujarnya.

Sekedar informasi, konsep hunian berimbang ini memerintahkan agar setiap pengembang menciptakan hunian untuk masyarakat kelas atas, menengah, dan bawah dengan perbandingan 3:2:1 dalam satu kawasan di kabupaten dan kotamadya.

Namun, masalah harga tanah yang tak terkendali menyebabkan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sulit direalisasikan oleh pengembang.

Ia juga mengingatkan kepada pengembang bahwa bisnis rumah murah ini sebenarnya menjanjikan, karena meskipun untungnya lebih sedikit, tapi permintaan besar dan omzetnya pun tinggi.

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Setyo Maharso menyatakan Permen hunian berimbang ini perlu dievaluasi oleh pemerintah.

"Kami minta penerapan hunian berimbang dalam satu provinsi agar lebih efektif," ujar Setyo.

Ia juga mengkritik pemerintah yang tidak pernah memiliki database Nasional kebutuhan rumah baik rumah mewah, menengah, dan murah dalam satu provinsi. Padahal, database ini diperlukan sebagai penunjang juga rujukan bagi pengembang untuk mengembangkan hunian yang dicari masyarakat.

Editor: Barratut Taqiyyah
Telah dibaca sebanyak 550 kali



Syarat & Ketentuan Komentar :
  1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul.
  2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan.
  3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
  4. KONTAN memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus komentar yang bertentangan dengan ketentuan ini.

LIPSUS

LIPSUS Update

  • Risiko berbeda, premi tiap daerah seharusnya berbeda juga

    +

    Dalam uji coba pertama, Jasindo mengkover 600 hektare (ha) lahan dengan biaya premi Rp 100 juta.

    Baca lebih detail..

  • Agar sukses, perlu insentif bagi penyuluh lapangan

    +

    Program asuransi pertanian menjadi salah satu upaya pemerintah untuk melindungi petani dari efek perubahan iklim. Hanya saja masih banyak kekurangan yang ditemui, seperti kurangnya sosialisasi dan tidak adanya insentif bagi penyuluh pertanian lapa

    Baca lebih detail..