kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR13.912
  • SUN102,00 -0,22%
  • EMAS620.130 0,16%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Permen hunian berimbang bakal dievaluasi

Senin, 06 Mei 2013 / 18:22 WIB

Permen hunian berimbang bakal dievaluasi

JAKARTA. Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) saat ini sedang melakukan review atau evaluasi atas Permenpera No.10 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Hunian Berimbang. Diperkirakan, hasil review ini akan selesaiĀ  pada akhir 2013 mendatang.

Deputi bidang Pembiayaan Kemenpera, Sri Hartoyo, mengatakan implementasi rumah berimbang memang menemui hambatan dari sisi lahan, terutama di wilayah Jabodetabek.

"Untuk itu, kami sedang melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan Permen tersebut dan hasilnya diharapkan kami bisa mendapat masukan yang baik," ujar Sri, Senin (6/5).

Masukan itu nantinya bakal dijadikan pertimbangan untuk merevisi Permen tersebut agar bisa dilaksanakan secara efektif.

Mengenai pemilihan wilayah Jabodetabek yang dipilih sebagai monev, Sri beralasan wilayah ini yang paling banyak kendala untuk melaksanakan aturan hunian berimbang.

"Monev ini idealnya dilakukan di Jabodetabek yang paling banyak masalah untuk membangun rumah murah, sedangkan di luar Jabodetabek penyediaan rumah murah relatif aman," ujarnya.

Sekedar informasi, konsep hunian berimbang ini memerintahkan agar setiap pengembang menciptakan hunian untuk masyarakat kelas atas, menengah, dan bawah dengan perbandingan 3:2:1 dalam satu kawasan di kabupaten dan kotamadya.

Namun, masalah harga tanah yang tak terkendali menyebabkan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sulit direalisasikan oleh pengembang.

Ia juga mengingatkan kepada pengembang bahwa bisnis rumah murah ini sebenarnya menjanjikan, karena meskipun untungnya lebih sedikit, tapi permintaan besar dan omzetnya pun tinggi.

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Setyo Maharso menyatakan Permen hunian berimbang ini perlu dievaluasi oleh pemerintah.

"Kami minta penerapan hunian berimbang dalam satu provinsi agar lebih efektif," ujar Setyo.

Ia juga mengkritik pemerintah yang tidak pernah memiliki database Nasional kebutuhan rumah baik rumah mewah, menengah, dan murah dalam satu provinsi. Padahal, database ini diperlukan sebagai penunjang juga rujukan bagi pengembang untuk mengembangkan hunian yang dicari masyarakat.


Reporter: Fahriyadi
Editor: Barratut Taqiyyah

Komentar
TERBARU
KONTAN TV
Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta
14 May 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy
Close [X]
×