NASIONAL
Berita
Pemerintah bangun layanan internet bagi nelayan

KEBIJAKAN

Pemerintah bangun layanan internet bagi nelayan


Telah dibaca sebanyak 573 kali
Pemerintah bangun layanan internet bagi nelayan


JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK). Layanan ini untuk memberikan informasi penyuluhan bagi para nelayan dan pembudidaya ikan di seluruh Indonesia.

Layanan ini bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.  Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia KKP Sjarief Widjaja mengklain akan ada 2,62 juta nelayan dan 3,35 juta pembudidaya ikan yang memperoleh manfaat layanan ini.  "Sampai saat ini kami sudah menyiagakan PLIK di 106 titik dan 8.000 tenaga penyuluh," ujar Syarief dalam acara "Gelar Informasi dan Komunikasi Penyuluhan Perikanan, Kamis (29/11).

Selain melalui internet, KKP juga menyebar informasi ke nelayan dan pembudidaya ikan lewat media lain seperti DVD, VCD dan radio. Penyebaran akses informasi tersebut juga dibantu tenaga penyuluh perikanan yang menyebar di seluruh Indonesia. Tahun depan, KKP akan meningkatkan tenaga penyuluh tersebut sebanyak 10.000 orang.

Menteri KKP Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, para tenaga penyuluh tersebut akan mendampingi para nelayan dan pembudidaya ikan. "Dengan ada penyuluh di lapangan selain pendampingan mereka akan mengawasi serta mengambil data para nelayan yang nantinya akan digunakan KKP," ujar Sharif.

Sebagai informasi tambahan, sejak Desember 2010 KKP dan Kementrian Komunikasi dan Informatika sudah menandatangani perjanjian kerja sama mengenai pengembangan informasi publik sektor kelautan dan perikanan dan pengembangan penyelenggaraan pos dan informatika sektor kelautan dan perikanan.

Editor: Edy Can
Telah dibaca sebanyak 573 kali



Syarat & Ketentuan Komentar :
  1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul.
  2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan.
  3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
  4. KONTAN memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus komentar yang bertentangan dengan ketentuan ini.

LIPSUS

LIPSUS Update

  • DJP minta caleg dan capres transparan data pajak

    +

    Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden baru sebentar lagi mewarnai tahun 2014

    Baca lebih detail..

  • Akbar Tandjung siap jadi cawapres Jokowi

    +

    Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan siap maju sebagai bakal calon wakil presiden, termasuk berpasangan dengan Joko Widodo

    Baca lebih detail..