Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Adi Wikanto
Malang. Pemerintah terus menggenjot akses pembiayaan untuk sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD). Tim ini dimaksudkan agar sektor UKM yang ada di daerah bisa mendapat akses keuangan lebih mudah.
Hingga kini pemerintah daerah bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membentuk 20 TPKAD. Nah, teranyar, TPKAD yang terbentuk berada di Kabupaten Malang, Jawa Timur dan diresmikan Senin (8/8).
"Kabupaten Malang menjadi kabupaten pertama yang kami bentuk TPKAD. Di luar Malang, kami membentuk dari tingkat provinsi," jelas Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S. Seotiono.
Kabupaten Malang dipilih menjadi kabupaten pertama yang memiliki TPKAD lantaran jumlah masyarakat yang berbisnis di wilayah ini sangat banyak. "Ada 470.000 warga yang memiliki usaha sendiri," tutur Bupati Malang Rendra Kresna.
Selain di Malang, OJK telah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan masih banyak lagi untuk membentuk TPKAD. "Ini sudah berjalan tiga bulan dari sejak kami mulai meluncurkan secara resmi dan sambutan dari masyarakat sangat bagus," kata Kusumaningtuti.
Kusumaningtuti atau yang biasa dipanggil Titu mengatakan, pembentukan TPKAD ini berdasarkan kebutuhan dari tiap daerah. Sehingga bentuk pembiayaan atau pendekatan keuangan tiap daerah bisa berbeda-beda. Di Kabupaten Malang, bentuk pembiayaan yang diberikan saat ini ada tiga jenis. Yakni sektor mikro sanitas, sektor jaring dan sektor pertanian.
Pada sektor mikro sanitasi, OJK bekerjasama dengan pihak perbankan lokal yakni BPR Artha Kanjuruhan. Sektor ini membiayai masyarakat yang membutuhkan pendanaan untuk membangun toilet atau jamban. Sektor ini dinilai penting lantaran berhubungan dengan kesehatan yang dianggap bisa memacu ekonomi masyarakat secara luas. "Jika kebutuhan sanitasi masyarakat sudah dipenuhi maka untuk mengembangkan perekonomian juga akan lebih mudah," kata Titu.
Maklum ada sebagian masyarakat di Kabupaten Malang terutama di Desa Ngadireso dan Karanganyar belum memiliki jamban. Padahal, Rendra ingin sekali mengembangkan pariwisata untuk menggenjot ekonomi daerah.
Untuk pembiayaan jaring TPKAD bekerjasama dengan 14 bank yang menyalurkan kepada para nelayan, pebisnis di sektor perikanan dan kelautan. Salah satu bank yang menyalurkan pembiayaan adalah Bank Jawa Timur (Jatim). Hingga akhir Juli, Bank Jatim telah menyalurkan pembiayaan Rp 450 juta.
Terakhir pada pembiayaan pertanian. Di pembiayaan ini, salah satu bank nasional yakni Bank Negara Indonesia (BNI) ikut terlibat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
