kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Menteri Siti: Titik kebakaran lahan turun 75%


Senin, 29 Agustus 2016 / 16:02 WIB
Menteri Siti: Titik kebakaran lahan turun 75%


Sumber: Antara | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan jumlah titik panas hotspot turun hingga 75% dibandingkan tahun lalu.

"Kalau dilihat data secara keseluruhan dibandingkan tahun lalu hotspot turun sampai 75%. Di beberapa provinsi malah turun 80%-90%," kata Siti usai membuka workshop internasional pembakaran biomassa yang digelar BMKG di Jakarta, Senin (29/8).

Selain itu, data dari kepolisian menunjukkan ada 498 kasus kebakaran hutan dan lahan dan khusus di Riau sebanyak 85 kasus selama patroli tahun ini berlangsung.

Total lahan yang terbakar di seluruh indonesia sebanyak 88.000 hektare, kalau dibandingkan tahun lalu pada periode awal september mencapai 190.000 ha lebih. Sedangkan di Riau menurut laporan kemarin, seluas 3.000-an ha.

Dia mengatakan, satgas dan instansi terkait bekerja keras untuk menangani kebakaran hutan dan lahan sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo sejak awal Januari 2016 jika ada api agar segera dimatikan.

"Saya lihat sekarang teratur dengan baik karena satgasnya membagi tugas sampai ketingkat tapak dan pemda serta bupati dan camat mulai terlibat intensif," ujarnya.

Menurut dia, kebakaran yang terjadi seperti di Riau sebagian besar di lahan masyarakat. Artinya masih ada masalah dalam mengatasi upaya membuka lahan tanpa bakar.

"Memang membersihkan lahan dengan membakar itu adalah metode yang mungkin sejak puluhan tahun ada, tapi dalam regulasi kita membersihkan dan dibakar untuk menanam tanaman pangan untuk makan sendiri itu memang menurut UU itu ada, tapi ada syaratnya harus dibuat sekat bakar, harus ditunggu dan tidak boleh lebih dari dua hektare," tambah Siti.

Namun menurut dia, ada juga yang mengambil keuntungan, misalnya, apakah pelaku kontraktor perusahaan, atau disuruh kepala desa atau aparat. Dengan pola terpadu diharapkan bisa ketahuan polanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×