Reporter: Elisabeth Adventa | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kemtan) memperluas distribusi kepesertaan asuransi pertanian di tahun 2017. Rencananya, asuransi pertanian tahun ini akan menjangkau dua kali lipat lahan pertanian yang mendapat asuransi dari realisasi tahun lalu.
Berdasarkan data Kemtan, realisasi asuransi pertanian tahun lalu baru mencapai 233.000 hektare (ha). Tahun ini, peserta asuransi ditingkatkan jadi 674.650 ha. Kami ingin manfaat asuransi ini bisa dinikmati lebih banyak petani, terutama yang terkena bencana alam," ujar Agung Hendriadi, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemtan kepada KONTAN, Senin (27/2).
Kemtan berharap asuransi pertanian tahun ini bisa menjangkau lahan kering dan daerah rawan bencana. Agung mengatakan bahwa anggaran yang disiapkan pemerintah untuk asuransi pertanian tahun ini sebesar Rp 150 miliar untuk 1 juta ha lahan.
Dengan anggaran ini, maka pemerintah mengalokasi dana sekitar Rp 150.000 per ha dengan klaim sekitar Rp 6 juta per ha apabila terjadi gagal panen akibat bencana alam. Kerugian petani akan lebih besar apabila tidak ada asuransi. Di satu sisi, kami juga berpikir untuk mengambil jalan tengah. Sekitar 30% - 40% asuransi pertanian dialokasikan bagi daerah rawan kemudian daerah sedang dan seterusnya diberikan secara proporsional, terang Agung.
Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menambahkan bahwa tahun 2016 lalu, asuransi pertanian berjalan sekitar 250.000 ha dan tahun ini rencananya akan ditingkatkan dua kali lipat. Anggaran dananya memang cukup besar, hanya saja tidak terserap secara maksimal. Karena ada beberapa petani yang belum paham dan adapula yang belum mengetahui karena sosialisasinya tak maksimal, tutur Winarno.
Meski demikian, Winarno menganggap program asuransi pertanian tahun lalu sudah berjalan lebih efektif jika dibandingkan tahun 2015 yang menjadi tahun perdana. Efektivitas program ini terlihat dari kemudahan petani untuk mengklaim ketika terjadi gagal panen. Pemerintah memang menyediakan alokasi 40% untuk lahan rawan, termasuk rawan bencana. Namun, kuota untuk petani yang berada di daerah rawan bencana ini sudah terisi penuh sehingga ada yang belum terdaftar," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
