Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi meminta agar Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan. Menurut dia, hal itu penting dilakukan untuk mencegah permasalahan antarlembaga di kemudian hari.
"Pansel KPK harus berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan, dan PPATK. Bisa jadi semacam legal formal, tidak boleh di kemudian hari ada Pimpinan KPK yang diproses secara hukum," ujar Johan, dalam talk show Kompas Kampus, di Balairung Universitas Indonesia, Kamis (28/5).
Menurut Johan, seringkali ketika ada elit atau pejabat yang terjerat kasus korupsi, timbul perlawanan balik (corruptor fight back) terhadap KPK. Akibatnya, Pimpinan KPK menjadi korban perlawanan koruptor.
Untuk itu, Johan menyarankan agar dalam melakukan seleksi, khususnya penelusuran rekam jejak calon Pimpinan KPK, Pansel KPK melibatkan lembaga lainnya. Ke depannya, lembaga-lembaga lain tidak mempersalahkan Pimpinan KPK karena telah dipilih dengan persetujuan bersama-sama.
Sementara itu, mantan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Akhyar Salmi, mengatakan, seharusnya selama Pimpinan KPK menjabat selama 4 tahun, tidak boleh diproses secara hukum. Hal itu dinilai baik untuk menjaga marwah KPK. (Abba Gabrillin)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
