JAMBI. Pemerintah Provinsi Jambi mempercepat pembangunan Pelabuhan Muarasabak di Kabupaten Tanjungjabung Timur dan pembangunan Bandara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.
"Percepatan pembangunan infrastruktur vital. Koordinasi antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sangat diperlukan," kata Zumi Zola, Kamis (3/8), seperti dikutip Antara.
Pemprov Jambi mengadakan rapat dengan berbagai pihak pembangunan Pelabunan Muarasabak dan Bandara Depati Parbo. Permasalahan dan wewenang dikemukakan dalam pertemuan ini.
Menurut dia, diperlukan beberapa infrastruktur penunjang. Misalnya diperlukan jalan, pengerukan alur perairan dan pembangunan tebing sungai untuk menahan abrasi. Sementara untuk pembangunan perluasan Bandara Depati Parbo, urusan pengukuran lahan dari BPN merupakan poin utama.
Zola meminta pihak terkait membuat rentang waktu untuk seluruh item pekerjaan, supaya jelas batas waktu dan progress setiap bulan bahkan per minggunya.
Dia berharap Pelabuhan Muarasabak selesai paling lambat tahun 2020. Sedangkan untuk pembangunan Badara Depati Parbo seluruh urusan pembebasan lahan selesai pada tahun 2017 dan tahun 2018 dilakukan konstruksi.
"Saya ingin mengetahui yang sudah dikerjakan apa saja, perkembangannya, itu yang pertama, yang kedua, kendalanya seperti apa," kata Zola.
Dijelaskannya, Pelabuhan Muarasabak dari Pelindo II dan semua pihak terkait tidak masalah, dermaga sudah dibangun, listrik juga sudah siap dan penggerukan dekat dermaga juga sedang dikerjakan. Sebab itu dirinya berharap pembangunan jalan menuju pelabuhan yang berstatus jalan nasional itu bisa dipercepat secara bertahap.
"InsyaAllah dalam waktu dekat saya akan bertemu juga dengan Menteri PUPR. Saya berharap ini benar-benar bisa diprioritaskan karena memang sudah disetujui oleh Pak Presiden," ujarnya.
Sementara untuk pembangunan Bandara Depati Parbo, kata Zola anggarannya sudah siap, meskipun memang ada sedikit hambatan dalam proses di BPN terkait pembebasan lahannya.
Tetapi lanjutnya, Pemprov Jambi akan mengintervensi dalam hal mendudukkan bersama BPN Provinsi Jambi, BPN Kabupaten Kerinci dan juga Pemkab Kerinci untuk solusi terbaik.
"Dana sudah ada, jadi jangan sampai dana ini menjadi Silpa karena terhambat di proses birokrasinya. Itu birokrasi di BPN harus juga dipercepat," ujarnya.
Sebab itu Zola menginginkan tahun ini semua surat-menyurat dan pengukuran lahannya sudah selesai, sehingga 2018 sudah bisa membangun fisik.
"Itu dananya dari Kementerian Perhubungan. Jangan sampai Kementerian mengatakan tidak bisa dibangun karena berkas-berkasnya belum siap, itu sangat disayangkan sekali," katanya menambahkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
