kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45916,01   -19,50   -2.08%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Industri ponsel tangkap sinyal kartu sakti Jokowi


Selasa, 18 November 2014 / 10:45 WIB
Industri ponsel tangkap sinyal kartu sakti Jokowi
ILUSTRASI. Download logo Hari Jadi Bogor 2023.


Reporter: Namira Daufina, Widyanto Purnomo | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Rencana pemerintah meluncurkan tiga kartu sakti bisa mendatangkan berkah bagi industri ponsel. Sebab, kartu sakti yang direncanakan pemerintah itu akan berbasis nomor ponsel atau sim card. Program ini bisa memperbesar pasar ponsel, khususnya ponsel murah.

Seperti diketahui, pemerintah memiliki program bantuan dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Bantu an ini diberikan dalam bentuk uang elektronik yang diakses lewat sim card. Jadi, mau tak mau masyarakat penerima bantuan harus punya ponsel serta sim card.

Djatmiko Wardojo, Direktur Marketing dan Komunikasi PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) bilang, tak menutup kemungkinan pihaknya menjajaki ceruk pasar penerima kartu sakti ini. Apalagi, ERAA punya ponsel murah Venera 138 yang dibanderol Rp 150.000 per unit. "Kalau kami diajak berpartisipasi, kami siap," kata Djatmiko kepada KONTAN, Senin (17/11).

Untuk ponsel murahnya ini, ERAA membidik pengguna ponsel pertama di kota besar maupun di daerah. Untuk ponsel ini, ERAA mempercayakan produksinya ke PT Sat Nusa Persada Tbk selaku anak usahanya yang bisa memproduksi Venera 138 sebanyak 30.000 unit per bulan. Jika permintaan naik, produksi akan ditambah menjadi 3 juta unit per bulan.

Walaupun ada peluang, ceruk pasar ponsel untuk pengguna kartu sakti ini tidak menggiurkan bagi Alie Cendrawan, Ketua Asosiasi Pengusaha dan Importir Telepon Genggam Indonesia (ASPITEG). "Saya kira tak ada target produsen ponsel ke situ (pengguna kartu sakti), karena rata-rata masyarakat sudah  punya ponsel," kata Alie.

Dalam rencana pemerintah, penerima kartu KIP, KIS, dan KKS akan mendapat bantuan uang per bulan. Dana itu untuk dana jaring pengaman sosial untuk mengantisipasi inflasi jika harga bahan bakar minyak (BBM) naik.      

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×