Reporter: Barly Haliem, Muhammad Yazid, Pamela Sarnia | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Di saat kantong anggaran cekak, pemerintah melanjutkan proyek ambisius: membeli satelit L-Band baru. Airbus Defence and Space keluar sebagai calon pemasok proyek yang nilai totalnya mencapai triliunan rupiah.
Kepala Pusat Pengadaan Kementerian Pertahanan Laksamana Muda TNI Listiyanto menyatakan, satelit baru ini akan mengisi slot orbit Geo 123 BT. "Ini merupakan bagian dari pengadaan alat utama sistem persenjataan," ungkap Listiyanto kepada KONTAN, pekan lalu.
Slot orbit ini sebelumnya dipegang oleh PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN). Tahun lalu, masa pengelolaan slot orbit tersebut habis. Nah, awal Desember 2015, Presiden Joko Widodo memerintahkan mengambil alih slot tersebut, supaya tidak diisi negara lain.
Presiden Jokowi menyatakan, slot orbit satelit itu tergolong strategis. Selain berguna bagi sitem pertahanan dan keamanan, slot orbit satelit bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang lebih luas.
Mulai dari pembukaan akses komunikasi di daerah dan pulau terpencil, sistem navigasi maritim, serta kebutuhan lain. Jadilah, lewat proses tender, pemerintah menetapkan Airbus Defence and Space sebagai calon pemasok satelit ini pengisi slot orbit Geo 123 Bujur Timur (BT).
Airbus akan merampungkan proyek ini pada akhir tahun 2018 dan diluncurkan tahun 2019. Sementara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk akan mengelola satelit baru tersebut.
Airbus menyisihkan sejumlah calon pemasok lain. Seperti Orbital Sciences Corp dari Amerika Serikat, Loral Space Systems, serta produsen satelit dari Rusia.
Tak jelas berapa nilai proyek ini. Kabar yang sampai ke KONTAN, proyek satelit ini mencapai lebih dari US$ 500 juta, belum termasuk biaya peluncuran dan asuransi yang totalnya bisa mencapai sekitar US$ 300 juta. Total nilainya bahkan bisa mencapai US$ 1 miliar atau sekitar Rp 13 triliun.
Benarkah? Listiyanto menolak mengungkapkan nilai proyek ini. Pertimbangannya, "Itu bagian dari rahasia negara," tandas Listiyanto. Meski begitu, dia mengakui bahwa anggaran proyek ini terbilang besar.
"Kebutuhan anggarannya ada dua, untuk pembangunan satelit dan satu lagi untuk penyewaan," ujar Listiyanto. Nah, ihwal anggaran itulah yang kini bikin pusing pejabat Kementerian Keuangan.
Memang, anggaran satelit masuk bujet tambahan yang akan disorongkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016.
Tapi, jatah yang disediakan hanya Rp 5,2 triliun. Itu pun termasuk alokasi bagi proyek Asian Games dan penanganan terorisme. Saat ini pemerintah masih mencari cara memenuhi anggaran pembelian satelit.
Entah itu lewat utang atau cara lainnya. "Jika lewat pinjaman luar negeri, anggaran ini dibahas lewat Bappenas," kata Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Senin (11/4).
Catatan Redaksi:
Terkait tulisan ini, redaksi KONTAN menerima surat klarifikasi melalui email kenedsky@yahoo.com atas nama LTCOL Jon K. Ginting, MMgtStud, qtc
Air Foreign Sub-Procurement, Procurement Center Defence Facilities Agency, MoD. Isi lengkap surat tersebut bisa dibaca di Surat Pembaca.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
