kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

ICW: E-budgeting bisa cegah mark up anggaran


Minggu, 20 April 2014 / 11:45 WIB
ICW: E-budgeting bisa cegah mark up anggaran
ILUSTRASI. Inilah 5 Cara Blokir Nomor Tidak Dikenal di HP Android dan iPhone. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp.


Reporter: Risky Widia Puspitasari | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Diduga ada penyimpangan APBD 2014 di Dinas Pendidikan. Tak tanggung-tanggung nilainya mencapai Rp 700 miliar.

Agar tidak terjadi hal serupa, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri menyarankan sebaiknya sistem pengadaan anggaran diperbaiki. “Menggunakan sistem e-budgeting bisa menjadi solusi,” kata Febri, Jumat (18/4).

Melalui sistem elektronik tersebut, anggaran bisa dipantau secara real time dan bisa diakses siapapun yang membutuhkan data. Sehingga jelas siapa yang mengajukan, tanggal pengajuan, tujuan dana, sampai siapa yang menyetujui. “Selama ini kan biasanya kita tahunya jumlah anggaran kalau sudah diketok palu di DPD saja,” tambah Febri.

Diharapkan dengan pembenahan sistem, transparasi akan jelas dan lebih mudah melacak aliran dana dibanding menggunakan cara manual.  

Temuan atas penggelembungan dana terjadi karena banyak mata anggaran yang di mark up. Antara jumlah yang diajukan dengan kondisi lapangan berbeda. Ditemukan banyak anggaran ganda. Seperti renovasi sekolah, pembelian pot bunga, pengadaan buku dan lainnya

Akan lebih baik jika dana Rp 700 miliar yang sudah dikunci itu dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. “Dana itu bisa dipakai untuk meningkatkan mutu sekolah pinggiran yang kebanyakan muridnya tak mampu,” pungkas Febri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×