Reporter: Agus Triyono | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. PT Hutama Karya mulai ngos-ngosan dalam menjalankan Proyek Tol Trans Sumatra. Mereka mulai mengalami masalah pendanaan dalam menjalankan proyek tersebut.
I Gusti Ngurah Putra, Dirut Hutama Karya kepada KONTAN di Kantor Staf Presiden beberapa waktu lalu mengatakan, kebutuhan investasi yang diperlukan untuk membangun delapan ruas Tol Trans Sumatra mencapai Rp 80 triliun. Modal yang diperlukan Hutama Karya untuk menjalankan proyek tersebut Rp 50 triliun.
Dari modal tersebut, Hutama Karya sudah mendapatkan dari negara dalam bentuk penyertaan modal negara sebesar Rp 5,6 triliun. Saat ini, Hutama Karya terus berupaya mencari sumber pendanaan lain.
Langkah yang mereka tempuh, menerbitkan surat berharga dan mencari pinjaman. Selain itu, mereka juga tengah berupaya meminta pengusahaan aset negara. "Salah satu yang kami minta pengusahaannya, akses Tol Priok, kami minta operasikan, tapi lagi dikaji aspek legalnya," katanya.
Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, masih meminta pendapat hukum dari Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kejaksaan Agung terkait permintaan tersebut. Pihaknya beberapa waktu lalu telah mengirimkan surat ke tiga instansi tersebut.
Basuki mengatakan, kalau ketiga instansi tersebut nantinya mengizinkan, pemerintah akan mengeluarkan peraturan presiden tentang penugasan. Tapi, perpres tersebut tidak akan khusus mengatur pengelolaan aset negara, dalam hal ini akses Tol Priok oleh Hutama Karya.
"Jadi belum pasti Hutama Karya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
