NASIONAL
Berita
Fotocopi e-KTP dilarang, YLKI keheranan

E-KTP

Fotocopi e-KTP dilarang, YLKI keheranan


Telah dibaca sebanyak 2942 kali
Fotocopi e-KTP dilarang, YLKI keheranan

JAKARTA. Kebijakan Kementerian Dalam Negeri  mengeluarkan larangan e-KTP difotocopi juga distapler, mendapat kecaman keras dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Kecaman itu disampaikan oleh Tulus Abadi, Anggota Dewan Pengurus Harian YLKI saat dihubungi langsung oleh KONTAN, Selasa (7/5).

Selain itu, YLKI juga menyesalkan larangan yang baru diinformasikan itu. Padahal kata Tulus, banyak masyarakat terlanjur sudah memfotocopi KTP tersebut untuk berbagai keperluan. Misal, untuk membuat Kartu Keluarga (KK), keperluan menikah, membuka rekening bank dan banyak lagi.  "Bagaimana mungkin info sepenting itu bisa telat?," tegas Tulus.

Sebagaimana diketahui, Menteri Dalam Negeri, Gamawa Fauzi, baru saja menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau e-KTP, serta kewajiban menggunakan card reader bagi instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan data dalam setiap E-KTP itu.

Dalam SE Nomor 471.13/1826/SJ tertanggal 11 April 2013 itu, Gamawan menginstruksikan semua pejabat pemerintah pusat dan daerah termasuk perbankan untuk tidak memfotocopi e-KTP tersebut termasuk distapler. Alasannya adalah, e-KTP rentan rusak  jika di fotocopi atau distapler.

Menurut Tulus, kini publik heran dengan kebijakan tersebut. Menurutnya, bagaimana mungkin, teknologi e-KTP rusak hanya gara-gara di fotocopi.  Bahkan Tulus membandingkannya dengan teknologi kartu kredit yang tak masalah jika fotokopi berulang kali. "Apakah teknologi yang dipakai e-KTP sudah out of date?," tanya Tulus heran.

Editor: Asnil Bambani Amri
Telah dibaca sebanyak 2942 kali



Syarat & Ketentuan Komentar :
  1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul.
  2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan.
  3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
  4. KONTAN memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus komentar yang bertentangan dengan ketentuan ini.

LIPSUS

LIPSUS Update

  • DJP minta caleg dan capres transparan data pajak

    +

    Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden baru sebentar lagi mewarnai tahun 2014

    Baca lebih detail..

  • Akbar Tandjung siap jadi cawapres Jokowi

    +

    Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan siap maju sebagai bakal calon wakil presiden, termasuk berpasangan dengan Joko Widodo

    Baca lebih detail..