kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.175
  • SUN98,94 0,36%
  • EMAS612.058 -0,16%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

DPR: Permen KLHK P.17/2017 hambat dunia usaha

Rabu, 12 April 2017 / 16:50 WIB

DPR: Permen KLHK P.17/2017 hambat dunia usaha

JAKARTA. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan menanggapi rencana penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P. 17 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12 tahun 2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Daniel mengatakan Permen LHK P.17/2017 tidak boleh menghambat dunia usaha.

“Jangan kita buat kebijakan yang sekonyong membuat illegal, sesuatu  yang legal berizin, yang mendadak membangkrutkan usaha rakyat,” kata Daniel, Rabu (12/4).

Dalam Permen LHK No. P.17/2017 Pasal 8e menyebutkan, perubahan areal tanaman pokok menjadi fungsi lindung, yang telah terdapat tanaman pokok pada lahan yang memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HTI), tanaman yang sudah ada, dapat dipanen satu daur, dan tidak dapat ditanami kembali.

Pasal tersebut membuat banyak pemegang IUPHHK-HTI yang sebelumnya mendapat area gambut yang masih boleh berproduksi kini berpotensi kehilangan sebagian area garapan.

Daniel menilai, pemerintah seharusnya bisa memberikan perlindungan kepada perusahaan yang sudah memiliki IUPHHK-HTI. “Bila perusahaan itu memiliki izin dan mematuhi UU yang berlaku, harus diberi perlindungan minimal jalan keluar agar kepastian hukum di Indonesia terjamin,” ujar Daniel.

Daniel berpendapat kepastian hukum itu bisa dilakukan dengan cara tetap boleh memanen bila sudah tertanam dan diberikan lokasi lain (Land Swap)  yang tersedia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun detail aturan tentang mekanisme  Land Swap ini masih belum jelas .

Saat ditanyai mengenai koordinasi antara DPR dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang regulasi tersebut, Daniel mengaku belum ada sama sekali. “Setahu saya belum yah,” kata Daniel.

Daniel mengatakan Komisi IV akan meminta keterangan lebih lanjut kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal regulasi ini. "Iya nanti akan kita tanyakan detailnya," kata Daniel.

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sempat mengeluhkan ketidakpastian investasi di Indonesia akibat adanya Permen KLHK No.17/2017. GAPKI menilai investasi yang sudah dilakukan bertahun tahun yang lalu, menjadi tidak jelas nasibnya jika Permen tersebut diberlakukan.


Reporter: Yudho Winarto
Editor: Yudho Winarto

Komentar
TERBARU
KONTAN TV
Hotel santika premiere Slipi
26 July 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0003 || diagnostic_api_kanan = 0.1609 || diagnostic_web = 0.3964

Close [X]
×