NASIONAL
Berita
DPR kaji usulan perusahaan migas

RUU Migas

DPR kaji usulan perusahaan migas


Telah dibaca sebanyak 834 kali

JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berjanji  akan cermat melakukan perubahan dalam Undang Undang Nomor  22/2011 tentang Minyak dan Gas (Migas). Kehati-hatian  dibutuhkan karena banyaknya pasal dalam beleid tersebut yang berujung pada gugatan dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Atas dasar itu, DPR akan mendalami dan mengakomodasi masukan dari berbagai pihak terkait revisi UU Migas itu. Termasuk mengkaji usulan pemerintah yang akan membuat Perusahan Pengelola Migas Nasional (PPMN) di dalam materi RUU Migas yang ditargetkan kelar 2014.

Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto mengatakan,  saat ini DPR masih menampung aspirasi dan pemikiran dari berbagai pihak. "Kami akan membahas revisi UU ini dengan sangat hati-hati agar tidak bermasalah dikemudian hari," ujar Dito kepada Kontan, Selasa (30/4).
Atas wacana  pembentukan PPMN, sampai saat ini belum ada pembahasan antarfraksi di DPR. "Intinya, kami setuju agar peran SKK Migas diperkuat. Tapi apakah perlu diubah jadi PPMN, itu mesti didalami lagi," tandasnya.

Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini menyerahkan sepenuhnya kepada DPR dan pemerintah soal pembentukan PPMN. "Kami ingin diperkuat, tapi jika SKK Migas seperti sekarang pun tidak masalah," ujarnya.

Vice President and Chief Legal Counsel Pertamina, Alan Frederik bilang, ide mengubah SKK Migas menjadi perusahaan harus digodok matang agar tidak terjadi benturan kewenangan. Sebab, nantinya memiliki participating interest yang juga berwenang dalam mengawasi kegiatan hulu migas.

Sebelumnya pemerintah mengusulkan agar PPMN diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sekaligus mereview Plan of Development (PoD) seluruh kontraktor Selain itu perusahaan ini juga dibolehkan memberikan penyertaan di sebuah blok Migas agar pengawasan terhadap kontraktor bisa maksimal.

Mekanisme penyertaan bisa melalui perusahaan negara misalnya anak usaha PT Pertamina yang bergerak di sektor hulu migas. Selanjutnya soal pendanaan, bisa menggunakan dana petroleum fund.

Adapun aturan mengenai petroleum fund ini juga masih menjadi poin usulan dalam revisi UU Migas. Dana ini akan disisihkan sebagian penerimaan negara dari sektor migas, dan akan digunakan lagi untuk pengembangan sektor migas terutama eksplorasi.

Editor: Dadan Ramdan
Telah dibaca sebanyak 834 kali



Syarat & Ketentuan Komentar :
  1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul.
  2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan.
  3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
  4. KONTAN memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus komentar yang bertentangan dengan ketentuan ini.

LIPSUS

LIPSUS Update

  • Risiko berbeda, premi tiap daerah seharusnya berbeda juga

    +

    Dalam uji coba pertama, Jasindo mengkover 600 hektare (ha) lahan dengan biaya premi Rp 100 juta.

    Baca lebih detail..

  • Agar sukses, perlu insentif bagi penyuluh lapangan

    +

    Program asuransi pertanian menjadi salah satu upaya pemerintah untuk melindungi petani dari efek perubahan iklim. Hanya saja masih banyak kekurangan yang ditemui, seperti kurangnya sosialisasi dan tidak adanya insentif bagi penyuluh pertanian lapa

    Baca lebih detail..