kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |

DPR inisiasi sanksi pidana dalam RUU Sumber Daya Air

Selasa, 13 Maret 2018 / 19:45 WIB

DPR inisiasi sanksi pidana dalam RUU Sumber Daya Air
ILUSTRASI. ANCAMAN KRISIS AIR

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat mengebut pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Sumber Daya Air. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tengah melakukan harmonisasi materi dengan Panitia Kerja (Panja) RUU SDA.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo menjelaskan, harmonisasi tersebut untuk penjelasan komisi V sebagai pengusul RUU SDA. Hal itu dilakukan lantaran Mahkamah Konstitusi telah membatalkan UU tentang Sumber Daya Air sebelumnya.

Dirinya menjelaskan, RUU SDA akan mengatur beberapa hal di antaranya, Baleg mengusulkan bahwa sumber daya air harus dikuasai Negara. Namun sektor swasta masih bisa mengelola dengan aturan, tak boleh melakukan monopoli.

"Karena ada kepentingan rakyat di dalamnya,"ujar Firman kepada KONTAN, Selasa (13/3).

Selanjutnya Baleg juga mengusulkan untuk memasukkan sanksi pidana dalam RUU SDA untuk penyalahgunaan sumber daya air. Rencananya, aturan ini akan disinkronisasikan dengan revisi undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Terkait dengan usulan sanksi pidana, ia mengaku DPR harus secara hati-hati dalam merancang sanksi itu, hal ini untuk menghindari salah tafsir oleh aparat penegak hukum.

"Sehingga nanti jika ada orang per orang kemudian rakyat menjadi korban, padahal tujuan sanksi untuk orang yang mengelola secara komersial," jelas Firman.

Ia bilang, RUU ini ditargetkan untuk segera dirampungkan. Rencananya, tahap konsinyering akan dilakukan dalam bulan ini. Setelah itu, draft RUU SDA bisa diberikan ke pemerintah.

"Agar pemerintah bisa segera menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM), untuk bisa dibahas dengan Panja DPR,"kata dia.

Terpisah, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Imam Santoso menyatakan pemerintah masih menunggu DPR menyelesaikan draft RUU SDA.

Terkait dengan poin-poin yang akan diatur dalam RUU SDA, pihaknya masih mengkaji untuk menentukan DIM yang akan diajukan. "Kita belum bisa bicara detail karena masih di DPR," ujar Imam.

Meski baru dalama tahap harmonisasi, ia berharap RUU SDA bisa segera dirampungkan. Tapi ia mengaku, pemerintah terus berkoordinasi dengan DPR dalam akselerasi pembahasan RUU ini.

"Kita harap secepatnya, tapi kan teman-teman di DPR mungkin ada beberapa kendala. Sehingga kita menyerahkan (waktu penyelesaian) kepada mereka," tutup dia.


Reporter: Ramadhani Prihatini
Editor: Yudho Winarto

LEGISLASI

Komentar
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = || diagnostic_web = 0.2262

Close [X]
×