kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Bank Dunia menyoroti penyaluran bansos*)


Jumat, 08 Desember 2017 / 09:16 WIB
Bank Dunia menyoroti penyaluran bansos*)


Reporter: Agus Triyono | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Dunia menyoroti penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu di Indonesia. Dalam Ringkasan Eksekutif Pembaruan Kajian Belanja Pemerintah untuk Bantuan Sosial Bank Dunia Tahun 2017 yang merupakan pembaruan dari laporan mereka sebelumnya, Bank Dunia menyatakan, banyak hal yang harus diperbaiki oleh Indonesia dalam melaksanakan program bantuan sosial.

Pablo Acosta, Senior Economist Bank Dunia menyoroti, banyak paket bantuan sosial yang ternyata tidak memberikan manfaat sesuai yang dijanjikan kepada masyarakat yang berhak. Terdapat juga bantuan sosial yang tidak memberikan manfaat pada saat yang tepat, karena bantuan diberikan terlalu dini atau terlambat.

"Lebih dari separuh manfaat yang tersedia malah tersalurkan kepada rumah tangga yang justru tidak miskin dan rentan," katanya seperti dikutip Kontan.co.id dari Ringkasan Eksekutif laporan tersebut Kamis (7/12)

Celakanya, masalah tersebut dilengkapi oleh pemantauan dan evaluasi kinerja program. Bank Dunia melihat, walau pemerintah sudah menggelontorkan anggaran besar untuk menjalankan program bantuan sosial, mekanisme pemantauan dan evaluasi program belum cukup efektif dalam menilai kesenjangan antara perancangan program dan pelaksanaan aktualnya. Atas masalah itulah, mereka meminta pemerintah untuk segera membenahi penyaluran bantuan sosial.

Untuk penyaluran beras sejahtera yang masalah utamanya berkaitan dengan alokasi penerima manfaat dan menurunnya besaran manfaat, Bank Dunia memberi saran agar pemerintah bisa memilih penerima manfaat berdasarkan database penetapan sasaran bersama dan menyediakan mekanisme pemutakhiran data dua arah antara database dan data penerima beras.

Selain itu, mereka juga meminta pemerintah mengevaluasi program bantuan pangan non tunai yang sudah mulai diterapkan Februari 2017 lalu untuk memastikan bahwa hasil program yang diharapkan pemerintah dalam melaksanakan program tersebut bisa tercapai.

Sementara itu berkaitan dengan bantuan berbentuk Program Indonesia Pintar yang masalahnya; besaran manfaat tidak sesuai biaya pendidikan dan pemantauan yang lemah, Bank Dunia menyarankan agar pemerintah bisa menyesuaikan tingkat manfaat setiap tahun. Tujuannya untuk memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan biaya aktual untuk bersekolah di setiap jenjang pendidikan.

Andi Patunruang, Kapala Bagian Program dan pelaporan Setdirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, permasalahan ketepatan sasaran saat ini memang menjadi masalah dalam penyaluran bantuan sosial.

Pangkalnya, walau saat ini UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamanatkan bahwa semua penyaluran bantuan sosial apa pun bentuknya harus mengikuti basis data terpadu, belum diikuti semua oleh instansi pelaksana penyaluran bantuan sosial. "Seharusnya memang pakai itu, tapi belum diikuti, komitmen masih rendah untuk gunakan basis data terpadu," katanya.

Pungki Sumadi, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional padahal mengatakan, kalau instansi mau sama- sama menggunakan data sama; basis data terpadu dalam menyalurkan bantuan sosial, efek penurunan kemiskinan bisa dahsyat. "Hasil hitungan akademis, kalau ada integrasi , kemiskinan bisa turun 2%- 4%, ini besar," katanya.

Abdul Manaf Pulungan, ekonom Indef sementara itu meminta agar pemerintah bisa tegas dalam menertibkan institusinya yang tidak mau menggunakan data terpadu.

Menurutnya, penggunaan satu data dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial akan membuat penyaluran bantuan sosial lebih terarah tepat sasaran. "Tegas, jangan sampai masalah data ini dijadikan proyek, putuskan satu saja yang dipakai," katanya.

*) Dilakukan ralat pada 20 Desember 2017 pada paragraf tiga. Sebelumnya tertulis: Bukan hanya itu saja, menurut Bank Dunia, hampir semua program bantuan sosial; Program Keluarga Harapan, bantuan beras sejahtera, Program Indonesia Pintar, Jaminan Kesehatan Nasional yang dijalankan pemerintah belum mampu menjangkau orang yang tepat. Riset Bank Dunia tidak menyebut nama-nama program bantuan sosial yang belum tepat sasaran.

Surat konfirmasi dari Bank Dunia dapat di baca di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×