kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR13.612
  • SUN103,52 -0,01%
  • EMAS597.932 -0,67%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Aturan akses data nasabah digugat lagi

Jumat, 05 Januari 2018 / 11:21 WIB

Aturan akses data nasabah digugat lagi

Prediksi kinerja perbankan tahun 2014: Antrian nasabah di Bank Central Asia (BCA), Jumat (27/12). Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per Oktober 2013 dana pihak ketiga yang terkumpul di Bank Umum nasional mencapai Rp3.520.890 triliun. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkirakan, pertumbuhan DPK tahun depan hanya naik 14,1%. KONTAN/Baihaki/29/12/2013

Berita Terkait

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembukaan data nasabah industri keuangan untuk keperluan pajak terus digugat. Kini, Undang-Undang No. 9/2017 tentang Akses Informasi Keuangan kembali digugat melalui judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sidang perdana uji materi ini akan digelar Rabu (9/1). Adalah Fernando M Manullang yang mengajukan uji materi UU No. 9/2017 ke MK. Fernando sempat mengajukan uji materi UU ini namun mencabut gugatan pada akhir November 2017. Dia kembali mengajukan uji materi pada 22 Desember 2017.

Fernando menyatakan, tidak ada perbedaan signifikan gugatan kali ini dengan permohonan yang pertama. "Cuma saat ini, saya lebih mempertajam dari sisi materinya," kata dosen Universitas Indonesia ini saat dikonfirmasi KONTAN, Kamis (4/1).

Maklum, Fernando mengajukan uji materi beleid ini sewaktu masih berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2017. Kali ini, dia mengajukan uji materi ke UU No. 9/2017, sebagai kelanjutan dari pengesahan perppu itu.

Fenando menyatakan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tidak memiliki hak konstitusional membuka data nasabah perbankan. Sebab, berdasarkan UU Perbankan, yang berhak membuka data nasabah adalah Kementerian Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

Atas dasar itu, ia menilai, aturan ini bertentangan dengan konvensi internasional dan bertentangan pula dengan UUD 1945. Misalnya, Pasal 28D UUD 1945 mengenai perlindungan dan kepastian yang diterima tiap warga negara dihadapan hukum.

Selain itu, aturan ini juga berpotensi merugikan masyarakat. Sebab dapat dipastikan lembaga keuangan secara sengaja maupun tidak sengaja akan melepaskan tanggung jawab untuk menjaga rahasia nasabah karena alasan menjalankan undang-undang.

Atas permohonan uji materi ini, Direktur Peraturan Perpajakan II Yunirwansyah mengatakan, pihaknya tengah mempelajari permohonan tersebut. "Benar (ada uji materi). Kini sedang kami pelajari," ujarnya. Dia menyatakan secara institusi, Ditjen Pajak tak bisa mengomentari permohonan uji materi ini.


Reporter: Ghina Ghaliya Quddus, Sinar Putri S.Utami
Editor: Dessy Rosalina

ATURAN PERBANKAN

Berita terbaru Nasional

Komentar
TERBARU
KONTAN TV
Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk
21 March 2018 - 22 March 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy
Close [X]