kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR13.578
  • SUN103,53 -0,27%
  • EMAS601.968 -0,33%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Apa hasil pertemuan Kementan dan KPK?

Senin, 13 Maret 2017 / 13:27 WIB

Apa hasil pertemuan Kementan dan KPK?

JAKARTA. Kementerian Pertanian membahas soal komposisi kelapa sawit dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pertemuan yang berlangsung pada hari ini, Senin (13/3).

Menteri Pertanian Arman Sulaiman mengatakan, KPK meminta agar komposisi antara plasma dan inti sebanyak 20% atau lebih tinggi. Peraturan menteri pertanian (Permentan) Nomor 98 Tahun 2013 soal pedoman perizinan usaha perkebunan mewajibkan pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari area izin yang diperoleh perusahaan.

Namun, Amran mengatakan, pada pelaksanaannya persentase kebun plasma bahkan belum mencapai 10%. "Pak ketua minta supaya kebun untuk masyarakat dinaikkan di atas 20 persen. Tapi sekarang saja belum sampai 10 persen," pungkasnya.

Pada kesempatan kali ini, Amran juga meminta pendampingan KPK untuk mengawasi anggaran peremajaan atau replanting kelapa sawit. Dirinya membantah jika kedatangannya ke KPK dipersepsikan untuk melaporkan dugaan korupsi di lembaganya.

Alokasi dana yang telah disiapkan untuk replanting perkebunan sawit rakyat sampai dengan tahun 2016, sebesar Rp 400 miliar. Di samping itu, ada tambahan dana untuk pengembangan sarana dan prasarana petani sebesar Rp 160 miliar. Jadi, total dukungan dana kepada petani yang digelontorkan dari iuran ekspor yang dihimpun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) mencapai Rp 560 miliar.

"Kita lihat bagaimana replanting yang mau kita lalukan. Kemudian peran dan seterusnya termasuk pembiayaannya," ucap Amran.

Lebih lanjut, Amran juga menyebut telah berdiskusi dengan pimpinan KPK soal adanya kebun sawit seluas 2,7 juta hektare (ha) di area hutan produksi. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,4-1,6 juta ha merupakan kebun sawit masyarakat yang dibina oleh perusahaan (plasma) dan sisanya adalah kebun sawit milik perusahaan (inti).

Padahal, menurut aturan, hutan produksi tidak boleh dialihfungsikan sebagai areal perkebunan. "Ini harus kita luruskan karena 2,7 juta hektare itu luas sekali," tegasnya.

Tak hanya itu, pertemuan Kementan dengan KPK juga membahas soal pajak, yakni terkait apakah semua perusahaan sawit sudah patuh pada pajak atau belum.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo bilang, pertemuan dengan Kementan dilakukan untuk membahas dan mengawasi sektor strategi pangan seperti sawit dan gula. "Kami akan melakukan pencegahan dan mengawasi di sektor pangan," katanya.


Reporter Elisabeth Adventa, Sinar Putri S.Utami
Berita terbaru Nasional

Komentar
TERBARU
KONTAN TV
Hotel Santika Hayam Wuruk
07 March 2018 - 08 March 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy
Close [X]