NASIONAL
Berita
139 instansi diusulkan menerima remunerasi 2013

REFORMASI BIROKRASI

139 instansi diusulkan menerima remunerasi 2013


Telah dibaca sebanyak 12771 kali
139 instansi diusulkan menerima remunerasi 2013



JAKARTA. Pemerintah tengah memproses 139 kementerian/lembaga, provinsi dan kabupaten/kota masuk dalam program reformasi birokrasi. Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar berharap, instansi ini sudah bisa memperoleh remunerasi pada tahun depan.

Menurut Azwar, jumlah instansi yang diajukan untuk menerima remunerasi mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Pasalnya dalam empat tahun sebelumnya, total instansi yang masuk program reformasi birokrasi hanya mencapai 36 kementerian/lembaga. Rinciannya, sebanyak tiga kementerian/lembaga pada 2008, dua kementerian/lembaga pada 2009, sembilan pada 2010 dan 22 pada 2011.

Sedangkan tahun ini, sebanyak 139 instansi itu terdiri dari 40 kementerian/lembaga, 33 provinsi serta masing-masing satu kota dan kabupaten di setiap provinsi.

Untuk 22 kementerian/lembaga yang diusulkan tahun ini bakal menerima remunerasi pada penghujung tahun. "Memang masih ada proses penyesuaian anggaran dengan DPR. Diujung tahun ini mendapatkan remunerasi," katanya, Jumat (6/7).

Wakil Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo menambahkan, pelaksanaan reformasi biroktrasi sudah mulai berbasis online melalui modal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional (PMPRBN). "Setiap instansi dapat secara online mengajukan usulan reform. Semisal punya daya berapa, setiap kantor kementerian/lembaga dan Pemda bisa exercise. Baru kami klarifikasi," ujarnya.

Dengan demikian, Eko mengatakan, jika ada kementerian/lembaga atau instansi lainnya tidak lolos program reformasi birokrasi bukan lantaran tidak mendapatkan giliran melainkan karena ketidaksiapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Selanjutnya, pemerintah mulai menjalankan evaluasi secara menyeluruh pelaksanaan reformasi birokrai. "Wakil Presiden menyampaikan perlu adanya keterlibatan LSM dan media massa sama-sama mengenai keberhasilan reformasi birokrasi," jelasnya.

Selain itu, dia mengatakan, setiap kementerian/lembaga harus bisa melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Tujuannya untuk mengefisiensikan anggaran alokasi tunjangan kinerja.

Editor: Edy Can
Telah dibaca sebanyak 12771 kali



Syarat & Ketentuan Komentar :
  1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul.
  2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan.
  3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
  4. KONTAN memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus komentar yang bertentangan dengan ketentuan ini.

LIPSUS

LIPSUS Update

  • DJP minta caleg dan capres transparan data pajak

    +

    Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden baru sebentar lagi mewarnai tahun 2014

    Baca lebih detail..

  • Akbar Tandjung siap jadi cawapres Jokowi

    +

    Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan siap maju sebagai bakal calon wakil presiden, termasuk berpasangan dengan Joko Widodo

    Baca lebih detail..