NASIONAL
Berita
139 instansi diusulkan menerima remunerasi 2013

REFORMASI BIROKRASI

139 instansi diusulkan menerima remunerasi 2013


Telah dibaca sebanyak 12854 kali
139 instansi diusulkan menerima remunerasi 2013



JAKARTA. Pemerintah tengah memproses 139 kementerian/lembaga, provinsi dan kabupaten/kota masuk dalam program reformasi birokrasi. Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar berharap, instansi ini sudah bisa memperoleh remunerasi pada tahun depan.

Menurut Azwar, jumlah instansi yang diajukan untuk menerima remunerasi mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Pasalnya dalam empat tahun sebelumnya, total instansi yang masuk program reformasi birokrasi hanya mencapai 36 kementerian/lembaga. Rinciannya, sebanyak tiga kementerian/lembaga pada 2008, dua kementerian/lembaga pada 2009, sembilan pada 2010 dan 22 pada 2011.

Sedangkan tahun ini, sebanyak 139 instansi itu terdiri dari 40 kementerian/lembaga, 33 provinsi serta masing-masing satu kota dan kabupaten di setiap provinsi.

Untuk 22 kementerian/lembaga yang diusulkan tahun ini bakal menerima remunerasi pada penghujung tahun. "Memang masih ada proses penyesuaian anggaran dengan DPR. Diujung tahun ini mendapatkan remunerasi," katanya, Jumat (6/7).

Wakil Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo menambahkan, pelaksanaan reformasi biroktrasi sudah mulai berbasis online melalui modal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional (PMPRBN). "Setiap instansi dapat secara online mengajukan usulan reform. Semisal punya daya berapa, setiap kantor kementerian/lembaga dan Pemda bisa exercise. Baru kami klarifikasi," ujarnya.

Dengan demikian, Eko mengatakan, jika ada kementerian/lembaga atau instansi lainnya tidak lolos program reformasi birokrasi bukan lantaran tidak mendapatkan giliran melainkan karena ketidaksiapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Selanjutnya, pemerintah mulai menjalankan evaluasi secara menyeluruh pelaksanaan reformasi birokrai. "Wakil Presiden menyampaikan perlu adanya keterlibatan LSM dan media massa sama-sama mengenai keberhasilan reformasi birokrasi," jelasnya.

Selain itu, dia mengatakan, setiap kementerian/lembaga harus bisa melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Tujuannya untuk mengefisiensikan anggaran alokasi tunjangan kinerja.

Editor: Edy Can
Telah dibaca sebanyak 12854 kali



Syarat & Ketentuan Komentar :
  1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul.
  2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan.
  3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
  4. KONTAN memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus komentar yang bertentangan dengan ketentuan ini.

LIPSUS

LIPSUS Update

  • Risiko berbeda, premi tiap daerah seharusnya berbeda juga

    +

    Dalam uji coba pertama, Jasindo mengkover 600 hektare (ha) lahan dengan biaya premi Rp 100 juta.

    Baca lebih detail..

  • Agar sukses, perlu insentif bagi penyuluh lapangan

    +

    Program asuransi pertanian menjadi salah satu upaya pemerintah untuk melindungi petani dari efek perubahan iklim. Hanya saja masih banyak kekurangan yang ditemui, seperti kurangnya sosialisasi dan tidak adanya insentif bagi penyuluh pertanian lapa

    Baca lebih detail..