Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk lebih efisien dalam melakukan tugasnya. Instruksi ini diberikan mengingat defisit yang terjadi di tubuh BPJS Kesehatan selalu meningkat di tiap tahunnya.
Kalla mengatakan, soal efisiensi itu dibahas dalam rapat internal antara pemerintah dengan BPJS Kesehatan, kemarin (6/8). Sebab tak dipungkiri hal itu bisa mempengaruhi pelayanan kepada seluruh masyarakat.
Adapun efisien yang dimaksud adalah memberikan pelayanan yang perlu bukan mengilangkan manfaat yang ada. "Maka itu diinstruksikan untuk lebih efisien, salah satu efisiensinya itu bagaimana memberi pelayanan yang tepat. Artinya, baik untuk konsumen tapi tidak menimbulkan ongkos yang berlebihan. Jadi, harus dikontrol juga BPJS diminta untuk pengawasan yang lebih baik," kata Kalla saat ditemui di kantornya, Selasa (7/8).
Soal defisit neraca keuangan BPJS Kesehatan, sebetulnya pemerintah harus membantunya. Bantuan tersebut akan diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Pemerintah juga harus bayar agar BPJS tetap bisa jalan," jelas Kalla. Maka itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diminta turun tangan mengaduit semua.
Tapi, tidak bisa juga pemerintah memberikan bantuan terus menerus karena akan membebani APBN. "Untuk itu, BPJS dan Kemkes diminta membuat suatu layanan manfaat yang efisien," tutur dia.
Sementara di temui di kompleks Istana Kepresidenan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, opsi-opsi apa yang disiapkan pemerintah saat ini akan dibahas lebih lanjut pada Kamis nanti. Tapi yang pasti, untuk masalah teknis, pihaknya masih menunggu audit dari BPKP untuk mengetahui berapa yang diperlukan untuk menambal defisit BPJS Kesehatan itu.
"Sudah ada beberapa opsi yang kami rapatkan. Itu semua baru bisa dilakukan apabila kami sudah mendapatkan angka yang jelas, berapa angka yang kita lakukan, sehingga pemerintah bisa mengurangi defisit BPJS," kata Puan.
Sebetulnya, pemerintah saat ini telah mengeluarkan sembilan bauran yang sudah dilakukan untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Namun tetap saja, harus menunggu audit dari BPKP. Ia berharap, audit tersebut bisa keluar saat pembahasan ini dilakukan dalam rapat koordinator nanti.
Kalla menambahkan, opsi kenaikan iuran BPJS Kesehatan belum dijadikan opsi untuk mengatasi defisit. "Tidak sekarang, kita lihat nanti," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
