kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Soal sertifikasi tanah, pemerintah gandeng pemda


Senin, 12 September 2016 / 14:14 WIB
Soal sertifikasi tanah, pemerintah gandeng pemda


Reporter: Agus Triyono | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Pemerintah akan melibatkan pemerintah daerah dan perusahaan untuk menggenjot percepatan proses sertifikasi tanah. Sofjan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang mengatakan, pelibatan tersebut dilakukan karena anggaran yang dimiliki oleh pemerintah pusat untuk menggenjot sertifikasi tanah untuk tahun ini terbatas dan hanya cukup untuk sertifikasi tanah sebanyak satu juta bidang tanah.

Padahal, pemerintah ingin, per tahun sertifikasi tanah bisa mencapai lima juta bidang tanah. "Atas kekurangan itu, maka pemda akan diajak sediakan dana, ketiga juga kalangan usaha dalam bentuk CSR," katanya akhir pekan kemarin.

Sofjan mengatakan, untuk perlibatan pemda, saat ini sudah mulai berjalan. Salah satunya, DKI Jakarta. Pemerintah Daerah DKI Jakarta sudah sepakat untuk membiayai penerbitan sertifikat untuk masyarakat kurang mampu.

Untuk pelibatan perusahaan juga sudah mulai dilakukan di Surabaya. "Surabaya sudah sepakat karena pemda punya keterbatasan, lalu berbagai perusahaan di sana akan memberikan CSR untuk program tersebut," katanya.

Sofjan berharap, dengan pelibatan pemda dan swasta tersebut, dalam tiga tahun ke depan target sertifikasi tanah sebesar 20 juta bidang tanah bisa tercapai. Pemerintah ingin memercepat penerbitan sertifikat tanah.

Perintah Presiden

Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk melakukan penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat kurang mampu secara besar- besaran.

Jokowi memberikan target, agar dalam setahun penerbitan sertifikat bisa mencapai lima juta sertifikat. Perintah tersebut, dikeluarkan Jokowi agar masyarakat yang kurang mampu bisa dengan mudah mendapatkan akses tanah sehingga mereka bisa memperbaiki taraf hidupnya dan keluar dari jurang kemiskinan.

"Banyak petani di desa, buruh tani yang tidak memiliki lahan, mereka memiliki pendapatan rendah dan rentan terhadap kenaikan harga pangan, maka itu saya harap reforma agraria ini segera dijalankan supaya jadi cara baru atasi kemiskinan," katanya beberapa waktu lalu.

Jokowi mengatakan, target tersebut memang tidak mudah. Apalagi, kalau mengingat biaya penerbitan sertifikat yang besar, dan jumlah juru ukur yang terbatas. "Maka itu saya minta dibuat fokus, satu, dua, atau tiga propinsi, kalau berhasil, setiap tahun ditambah," katanya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×