Sumber: Antara | Editor: Dupla Kartini
SURABAYA. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menargetkan semua bidang tanah di Indonesia akan memiliki sertifikat tanah pada 2025.
"Pemerintah punya komitmen pada tahun 2025, seluruh tanah di Indonesia tercatat atau tersertifikasi. Setiap persil nantinya akan punya nomor induk, nama pemilik dan persoalan tanah," katanya dalam Program "Sertifikat Surabaya" di Surabaya, Senin (26/9).
Menurut Sofyan, dari 100-120 juta bidang tanah yang ada di Indonesia, ternyata yang sudah disertifikatkan baru 45 juta bidang. "Jadi masih banyak yang harus disertifikatkan," tuturnya.
Untuk mencapai target tersebut, lanjut Sofyan, pihaknya meminta dukungan dari pemerintah daerah dan juga perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan swasta alias bantuan corporate social responsibility (CSR).
Hal ini lantaran anggaran untuk program nasional agraria (Prona) milik BPN atau kegiatan legalisasi aset sangat terbatas dan hanya bisa menyasar pada satu juta bidang saja selama setahun. "Sudah 71 tahun merdeka, tapi baru 45 juta yang tersertifikat baik melalui prona maupun upaya masyarakat," katanya.
Adapun yang menjadi pilot project program sertifikatkan oleh Kementerian ATR/BPN meliputi Jakarta, Surabaya dan Batam. Program tersebut bisa mempermudah proses pengurusan sertifikat tanah, sehingga warga pun tidak akan mengalami kesulitan dalam mengurus tanah mereka, dan segera memiliki sertifikat.
Pada kesempatan itu, Menteri ATR/BPN memberikan apresiasi kepada Surabaya yang mampu menggandeng perusahaan swasta untuk mendanai CSR sertifikat tanah bagi rakyat kecil. Ia menyebut dari laporan kepala Kantor BPN I Surabaya Bambang Priono, Surabaya bisa memberikan 6.500 bidang tanah yang sudah sertifikat kepada warga Surabaya.
"Kebutuhan di Surabaya selatan tinggal 80.297 bidang yang belum terdaftar. Nantinya dari prona dan APBD akan dialokasikan," katanya. (Abdul Hakim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
