Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ditargetkan terbit pada 2015, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perdagangan Perbatasan nyatanya hingga saat ini belum kunjung dirilis.
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan legalisasi beleid ini masih menunggu penetapan daftar barang yang bisa diperjualbelikan, serta penetapan besaran transaksi maksimal.
"Ada dua hal yaitu penetapan jumlah maksimal transaksi dan daftar barang yang bisa diperjualbelikan di perbatasan yang masih terus direvisi," kata Nurwan saat dihubungi KONTAN, Senin (1/1).
Sebelumnya, nilai transaksi yang dapat dilakukan masyarakat di perbatasan ditetapkan sebesar MYR 600 atau sekitar Rp 2 juta. Namun, menurut Nurwan nilai tersebut terlalu kecil.
"Akan ada perubahan soal besaran yang dinilai terlalu sedikit sebesar MYR 600. Ini hanya untuk kebutuhan kehidupan masyarakat perbatasan. Ini masih disusun" lanjutnya.
Selain soal nilai transaksi, Nurwan menambahkan pihaknya kini juga sedang mendaftar barang apa saja yang boleh maupun dilarang diperjualbelikan di perbatasan.
"Jadi kedua Indonesia dan Malaysia, keduanya mengusulkan daftar barang yang diperbolehkan atau dilarang. Misalnya kita tidak mau gula dari sana bisa masuk ke Indonesia," tambahnya.
Saat ini, kata Nurwan proses penetapan barang oleh Kemendag pun belum final. Namun beberapa usulan kedua negara telah mulai dibahas melalui perundingan perjanjian perdagangan perbatasan atau review border trade agreement (BTA).
Terakhir, Review BTA dilakukan pada November lalu. Di mana pembahasan utamanya adalah soal penetapan barang tadi. Kemendag menargetkan penetapan BTA ini bisa rampung pada 2018.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
