Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Perubahan kebijakan suku bunga Amerika Serikat (AS) akan memperberat risiko pembiayaan Indonesia di tahun ini. Perubahan kebijakan di AS dikhawatirkan mendongkrak imbal hasil (yield) surat utang beberapa negara, termasuk Indonesia.
Itulah alasan pemerintah melakukan ancang-ancang dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan, seperti memperbolehkan investor selain Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menawar Surat Utang Negara (SUN) non kompetitif. Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor PMK 4/PMK.08/2017. Selain itu, pemerintah menerapkan strategi front loading untuk menurunkan risiko pembiayaan di akhir tahun.
Ekonom SKHA Consulting Eric Sugandhi mengatakan, selama ini investor umum selain BI dan LPS hanya boleh melakukan penawaran dan pembelian SUN kompetitif.
Jika di pasar non kompetitif yield ditentukan pemerintah, maka di pasar kompetitif investor memiliki kekuatan menawar yield yang ditentukan pemerintah. "Strategi ini bisa menurunkan risiko pemerintah," ujarnya Kamis (26/1).
Namun, menurut Eric, kebijakan ini tidak terlalu menarik bagi investor. Sebab investor selama ini lebih suka bisa menetapkan yield.
Direktur Strategis dan Portofolio Utang Kementerian Keuangan Schneider Siahaan mengatakan, aturan ini memberikan pilihan pembelian SUN ke investor umum. Dengan aturan ini diharapkan SUN yang terbit di pasar sekunder akan lebih likuid karena volume terjual semakin banyak. "Peluang mendapatkan alokasi juga bisa lebih besar," katanya.
Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan Loto Srinaita Ginting menambahkan, selama ini penawaran surat utang kompetitif lebih besar dibandingkan yang non kompetitif. Pada tahun 2016 lalu maksimum incoming bid untuk kompetitif sebesar 85,97% dan non kompetitif sebesar 14,03% dari setiap penerbitan. Sedangkan awarded bid kompetitif paling tinggi 80% dan non kompetitif 20% dari total penerbitan.
Tahun ini pemerintah menargetkan total penerbitan surat berharga negara (SBN) netto, baik valuta asing (valas) maupun rupiah Rp 400 triliun. Nilai penerbitan SBN lebih besar dibandingkan defisit APBN, karena sebagian dipakai untuk membayar pokok pinjaman dan bunga utang.
Dengan total target penerbitan SBN gross 2017 mencapai Rp 597 triliun, penerbitan SBN denominasi rupiah ditargetkan Rp 477,3 triliun atau hampir 80%, dan sisanya atau Rp 119,7 triliun SBN valas. Utang itu dipakai untuk menutup defisit APBN 2017 yang sebesar Rp 330,2 triliun.
Nilai utang pemerintah terancam bertambah seiring kenaikan risiko tidak tercapainya target penerimaan pajak sebesar Rp 1.307,6 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
