Sumber: Antara | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Luar Negeri RI mengkaji peluang investasi industri yang dalam proses produksinya menggunakan bahan baku gas dan fosfat, seperti industri pupuk, di Yordania.
Kajian oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kemlu itu dilakukan menyusul kesepakatan "zero tariff" ekspor produk Yordania ke Uni Eropa karena negara Timur Tengah tersebut bersedia menahan arus pengungsi yang akan menyeberang ke Eropa.
"Kami sedang mengkaji peluang kerja sama ini, tetapi Yordania mensyaratkan penggunaan tenaga kerja lokal 25 %," tutur Kepala BPPK Kemlu Siswo Pramono di Jakarta, Rabu (20/12).
Investasi Indonesia dalam pembangunan pabrik pupuk di Yordania dinilai menguntungkan dari sisi biaya produksi dan jangkauan jarak ekspor.
Jika dibandingkan dengan harga gas alam yang mencapai lima dollar AS per MMBTU, harga gas alam di Yordania lebih murah hanya berkisar dua dollar AS per MMBTU. Selain itu, lokasi negara penghasil fosfat itu pun lebih dekat dengan dua tujuan utama produk pupuk Indonesia yakni Amerika Utara dan Eropa.
Kerja sama yang dijalin antara Kemlu RI dan Pangeran Yordania Hassan bin Talal, yang merupakan paman dari Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein, dianggap cukup konkret implementasinya dalam perluasan hubungan ekonomi kedua negara.
"Kami juga sudah berkoordinasi dengan PT Pupuk Sriwijaya dan PT Pupuk Indonesia, serta semua perusahaan yang menggunakan bahan baku gas alam dan fosfat tentang peluang ini," tutur Siswo.
Dengan pangsa pasar lebih dari satu miliar penduduk, Yordania memiliki beberapa proyek investasi yang bisa dimanfaatkan oleh para investor Indonesia seperti proyek pengembangan energi terbarukan, pengelolaan air bersih, infrastruktur, pariwisata, industri dan kesehatan.
Dengan berinvestasi di Yordania, perusahaan-perusahaan Indonesia bisa ikut membangun kembali Timur Tengah pascakonflik dengan mempekerjakan warga lokal dan pengungsi.
Sejak diberlakukan perjanjian perdagangan bebas pada pertengahan 2016, produk-produk Yordania lebih mudah masuk ke pasar Eropa dengan kandungan lokal hanya sebesar 30 %, lebih rendah daripada aturan sebelumnya yang mensyarakatkan kandungan lokal 65 %.
Selain itu, kesepakatan tersebut juga mengharuskan perusahaan-perusahaan di Yordania mempekerjakan minimal 15 % pengungsi Suriah sebagai upaya Uni Eropa membantu Yordania yang telah menampung ribuan pengungsi dari daerah konflik tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
