kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

PUPR kucurkan Rp 93,9 miliar untuk padat karya tunai di Bali


Jumat, 23 Februari 2018 / 17:12 WIB
PUPR kucurkan Rp 93,9 miliar untuk padat karya tunai di Bali
ILUSTRASI. PRESIDEN TINJAU SITU CISANTI


Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengembangkan program padat karya tunai (PKT) di Provinsi Bali. Program pembangunan dengan menyerap sumber daya manusia lokal ini dicanangkan pada sejumlah wilayah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo dalam rangkaian kunjungan kerja ke Pulau Dewata itu. Basuki bilang, Desa Kukuh menjadi lokasi PKT ke-9 yang ditinjau bersama Presiden Jokowi, sepanjang awal tahun 2018.

Di Desa yang berada di Kabupaten Tabanan itu berupa pembangunan saluran tersier irigasi kecil sepanjang 600 meter dengan nilai Rp 675 juta yang dilakukan oleh 150 orang dari kelompok petani pemakai air (P3A) atau dikenal dengan Subak di Bali.

Para petani yang bekerja sebagai tukang mendapat upah Rp 125 ribu/hari dan pekerja sebesar Rp 85 ribu/hari. Saluran irigasi tersebut mengairi areal sawah seluas 47,6 ha.

Untuk keseluruhan Provinsi Bali, Basuki bilang, Kementerian PUPR mengembangkan PKT dalam beberapa kegiatan. Pertama, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di 7 Kabupaten senilai Rp 36 miliar yang dikerjakan 15 orang per lokasi selama 50 hari. P3-TGAI dilakukan di 120 desa dengan melibatkan lebih dari 150 orang petani anggota Subak.

Kedua, PKT terdiri dari pemeliharaan jalan berupa pemotongan rumput, pembersihan drainase, serta pengecatan median jalan sepanjang 629,39 km senilai Rp 5,1 miliar.

Ketiga, Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) berupa pembangunan jalan produksi di 13 kecamatan di 5 kabupaten dengan anggaran Rp 7,8 miliar.

Keempat, PKT rumah swadaya berupa perbaikan rumah tidak layak huni bagi 3.000 unit di 52 desa yang berada di 6 kabupaten senilai Rp 45 miliar dengan Rp 7,5 miliar menjadi komponen upah.

"Untuk kegiatan PKT di Kementerian PUPR pada 2018 telah dianggarkan sebesar Rp 11,3 triliun," Basuki pada keterangan tertulisnya, Jumat (23/2).

Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi menegaskan program padat karya tunai bertujuan untuk mendistribusikan dana tunai langsung kepada masyarakat di desa dengan cara yang produktif (cash for work) sehingga daya beli dan konsumsi masyarakat menjadi naik.

Program ini juga melibatkan peran aktif masyarakat untuk membangun berbagai infrastruktur dasar seperti jalan produksi di sawah, peningkatan dan perbaikan saluran irigasi, dan bantuan stimulan rumah swadaya .

“Paling siap memang Kementerian PUPR untuk melaksanakan Padat Karya Tunai karena organisasi di level bawahnya langsung bergerak cepat. Kementerian lain akan saya dorong terus agar pola PKT ini bisa segera dikerjakan juga," kata Presiden Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×