Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program sertifikasi lahan sebagai salah satu Reforma Agraria pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di tahun ini belum bisa mencapai realisasi sesuai dengan target yang ada. Maklum saja, angka realisasi sertifikasi lahan belum mencapai 5 juta sertifikat seperti yang telah ditargetkan Presiden Jokowi.
Sekretaris Ditjen Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian ATR/BPN, Pelopor mengatakan realisasi penerbitan hingga akhir tahun ini dikisaran 4,2 juta sertifikat. Angka ini memang belum mencapai target dalam realisasi, namun untuk lahan yang sudah diukur ia bilang sudah mencapai 5 juta sertifikat.
"Realisasi sertifikatnya memang belum capai target, tapi tanah yang sudah terdaftar sudah melampaui target yang ada. Memang ada banyak sertifikat yang belum bisa diterbitkan karena ada masalah," kata Pelopor kepada Kontan.co.id, Rabu (27/12).
Ia mengakui, permasalahan seperti pemilik sertifikat sudah tak ada di lokasi kerap menjadi kendala dalam pengurusan penerbitan sertifikasi lahan.
Namun kendala tersebut dirinya berharap bisa diperbaiki sehingga tahun 2018 sertifikasi lahan bisa sesuai dengan target. "Jadi tahun depan kita bisa lebih optimistis," imbuh dia.
Sementara itu, pihaknya juga tengah melakukan konsolidasi terkait dengan keringanan atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas balik nama lahan.
Untuk BPHTB, ia mengakui masih ada daerah yang menaikkan nilai jual tidak kena BPHTB, nah ia berharap ada kebijakan yang akan menertibkan penghitungan nilai jual tersebut.
Terkait dengan PPh, Pelopor mengharapkan Indonesia bisa mengikuti langkah negara lain yang membebaskan semua bentuk pajak dan bea untuk pendaftaran lahan pertama kali yang dilakukan pemerintah .
"Itu yang kita coba bicarakan, siapa tahu pemerintah bisa mengambil kebijakan yang lebih jauh lagi," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
