Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Kebijakan full day school yang digagas Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhadjir Effendy mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Salah satu di antaranya berasal dari organisasi Islam, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Menanggapi permasalahan tersebut, Presiden Joko Widodo akhirnya membatalkan kebijakan full day school (FDS). Keputusan ini diambil Jokowi usai memanggil Muhadjir dan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ma'ruf Amin ke Istana, Jakarta, Senin (19/6).
Usai pertemuan, Ma'ruf yang didampingi Muhadjir mengelar jumpa pers mengumumkan pembatalan tersebut.
"Presiden merespons aspirasi yang berkembang di masyarakat dan memahami apa yang jadi keinginan masyarakat dan ormas Islam. Oleh karena itu, Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan itu," kata Ma'ruf Amin.
Ma'ruf mengatakan, kebijakan full day school yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2017 akan diganti dengan peraturan presiden.
Presiden akan mengundang berbagai elemen masyarakat untuk meminta masukan dalam menyusun aturan itu. Termasuk ormas Islam seperti MUI, PBNU dan Muhammadiyah.
Presiden juga berjanji akan melakukan penguatan terhadap posisi Madrasah Diniyah.
"Sehingga masalah-masalah yang menjadi krusial di dalam masyarakat akan bisa tertampung di dalam aturan yang akan dibuat itu," ucap Ma'ruf.
Selama sesi jumpa pers hingga tanya jawab berlangsung, hanya Ma'ruf yang bicara dan menjawab pertanyaan wartawan. Sementara Muhadjir hanya berdiri mendampingi Ma'ruf dan tak mengeluarkan pernyataan apapun. (Ihsanuddin)
Artikel ini sudah tayang sebelumnya di Kompas.com dengan judul: "Jokowi Batalkan Program "Full Day School""
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
